Kupang, KN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus bergerak cerdas, untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Salah satu langkah yang ditempuh adalah, dengan menyiapkan Skim Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk membiayai keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI).
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, selama ini banyak PMI asal NTT yang terjebak dalam TPPO, saat mau berangkat kerja di luar negeri.
“Mau berangkat selama ini kan butuh biaya. Banyak PMI asal NTT karena berasal dari keluarga tidak mampu sudah termakan rentenir, dan masuk dalam jebakan mafia TPPO. Kita bikin begini agar mereka jangan sampai terperangkap dalam mafia TPPO,” kata Melki Laka Lena, Senin (19/1/2026).
Sebagai langkah konkrit, pemerintah Provinsi NTT, Bank NTT dan PT. AP Bali Konsultan Bisnis yang menaungi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Musubu, menandatangani perjanjian kerja sama.
Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan di lantai II Kantor pusat Bank NTT, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung penempatan PMI yang terencana, aman, dan berkelanjutan.
Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus menegaskan, dengan kerja sama ini, maka NTT akan mengirim middle skill workers, bukan low skill workers. Ia menjelaskan, selama ini anak-anak NTT, untuk pergi bekerja ke luar negeri, mendapatkan pinjaman dari salah satu bank di Bali, dengan bunga yang sangat mahal.
“Kami akan membiayai pekerja migran ini dengan bunga yang sangat murah. 30 persen lebih murah dari yang sekarang mereka bayar,” ujarnya.
Charlie juga berjanji, pihaknya akan bekerja sama dengan salah satu Bank di Jakarta, agar pengiriman uang atau remitance bisa lancar sampai ke rekening PMI yang ada di NTT, untuk membantu keluarga mereka.
“Moga-moga ke depan, kerja sama ini terus dikembangkan dengan lembaga lain. Tapi harus lembaga yang terpercaya, dijamin, dan ikut prosedur. Kalau yang liar kita tidak biayai,” jelasnya.
Wakil Pimpinan LPK Musubu, Yofani Maria RR Francis Yuki menjelaskan, LPK Musubu bergerak di sektor nakes.
“Kami memberikan akses kepada mereka, dengan mempersiapkan kompetensi mereka melalui LPK Musubu, supaya kami bisa mengontrol mereka melalui perekrutan sampai penempatan,” ujarnya.
Untuk keselamatan dan jaminan keselamatan pekerja migran, pihaknya telah memiliki jaminan di Kementerian Pekerja Migran senilai Rp1,5 miliar.
“Untuk kali ini, kami sudah mengirimkan 54 anak yang ditempatkan di seluruh rumah sakit di Jepang, sehingga mereka bisa berkarir sebagai pekerja migran profesional,” ungkap Yofani.
Aktivis pekerja migran NTT, Pdt. Emmy Sahertian mengatakan, kerja sama dan skema KUR PMI ini merupakan terobosan yang diharapkan mampu mengatasi TPPO di NTT.
“Ini adalah sebuah harapan, di mana kebanyakan yang pergi itu di sektor non formal dan sangat rentan dieksploitasi,” kata Pdt. Emmy.
Ia menjelaskan, kerja sama ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi PMI yang ingin pergi secara non formal, untuk bisa menjadi lebih profesional, serta bisa memilih negara tujuan, yang bisa memanusiakan PMI asal NTT.
“Bagi kami ini adalah sebuah harapan. Kami juga akan mengawal bersama-sama, terutama bagaimana dampak bagi masyarakat-masyarakat NTT di wilayah terpencil. Kami berharap bahwa makin banyak PMI NTT adalah pekerja profesiobal. Itu adalah jalan keselamatan, bukan jalan maut,” tandasnya.
Dengan kerja sama ini, Bank NTT akan menyiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan nilai maksimal Rp100 juta, untuk pekerja migran asal NTT, yang akan berangkat bekerja di luar negeri. (*)