Kupang, KN — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, meminta pemerintah pusat tetap menjaga komitmen penetapan NTT–Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Hal ini disampaikannya, menyusul adanya pemberitaan mengenai kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggelar PON 2028.
Johni menegaskan, setiap daerah memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah PON, termasuk DKI Jakarta yang memiliki sarana dan prasarana olahraga yang sangat memadai.
Namun demikian, ia menekankan bahwa, penentuan tuan rumah PON memiliki mekanisme dan prosedur yang harus dihormati.
“NTT dan NTB sudah mengikuti seluruh tahapan dan mekanisme secara formal. Semua proses telah dilalui, dan saat ini tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari Menteri Pemuda dan Olahraga,” ujar Johni, Minggu (21/12/2025).
Ia menambahkan, meskipun fasilitas olahraga di NTT dan NTB belum sepenuhnya lengkap, penyelenggaraan PON di wilayah tersebut memiliki nilai strategis, bagi pemerataan pembangunan manusia Indonesia, khususnya di bidang olahraga.
“Kalau kita lihat, wilayah utara Indonesia sudah pernah menjadi tuan rumah, Sulawesi Selatan, di barat Aceh–Sumatera Utara, di timur Papua. Sekarang giliran wilayah selatan. Masyarakat NTT dan NTB sangat berharap PON 2028 tetap dilaksanakan sesuai penunjukan awal,” katanya.
Johni juga berharap, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pemuda dan Olahraga dapat mendengar aspirasi masyarakat NTT dan NTB. Menurutnya, apabila PON 2028 terlaksana di NTT–NTB, maka pemerataan penyelenggaraan PON di seluruh wilayah Indonesia, akan benar-benar terwujud, sebelum kembali digelar di Pulau Jawa atau DKI Jakarta pada periode berikutnya.
Lebih lanjut, Johni membuka peluang kolaborasi antar daerah dalam pelaksanaan PON 2028. Ia menyebutkan bahwa NTT–NTB dapat bekerja sama dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, khususnya untuk cabang olahraga yang membutuhkan venue dengan biaya pembangunan besar.
“Venue-venue yang membutuhkan biaya mahal bisa dilaksanakan di daerah yang sudah siap. Dengan kolaborasi seperti ini, pemerataan dan keadilan tetap tercapai, sekaligus pembiayaan bisa lebih efisien,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan