Kupang, KN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan berbagai program strategis pada tahun depan, mulai dari pembangunan sekolah vokasi berbasis asrama hingga penyediaan puluhan ribu rumah layak huni bagi masyarakat.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan Pemprov NTT akan membangun 10 sekolah vokasi berbasis asrama yang tersebar di berbagai wilayah.
Sekolah ini akan menampung siswa dari berbagai kabupaten di daratan Timor, Flores, Sumba, hingga wilayah kepulauan.
“Anak-anak akan bersekolah dan tinggal di asrama. Modelnya seperti sekolah rakyat, tetapi fokusnya pada pengelolaan dan pengembangan potensi daerah setempat,” kata Melki, dalam acara Coffee Morning bersama wartawan, Jumat (19/12/2025) pagi.
Sekolah vokasi tersebut akan disesuaikan dengan potensi unggulan masing-masing daerah. Di Rote akan dibangun sekolah vokasi garam, di Sumba bidang peternakan, di Flores energi baru terbarukan (EBT), serta sektor pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan di wilayah lainnya.
“Nantinya siswa akan membiayai sekolahnya sendiri, tetapi kita siapkan ekosistem agar mereka bisa produktif dan mandiri,” jelasnya.
Selain pendidikan, Pemprov NTT juga terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan rusak, pembangunan sumur bor, serta penyediaan listrik.
Pemerintah provinsi, kata Melki, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk pembangunan jaringan listrik, termasuk pemasangan listrik gratis bagi masyarakat.
Di sektor perumahan, tahun ini Pemprov NTT telah membangun 75 unit rumah layak huni. Sementara pada tahun depan, bantuan renovasi rumah layak huni sebesar Rp20 juta per rumah akan dibagi melalui skema kolaborasi, yakni Rp5 juta dari provinsi, Rp5 juta dari kabupaten/kota, dan Rp10 juta dari dana desa.
“Dengan skema ini, kita bisa menjangkau sekitar 31.570 rumah di tingkat desa dan kelurahan,” ungkapnya.
Target PAD dan Digitalisasi
Pemprov NTT juga menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,8 triliun pada tahun depan. Untuk mencapainya, pemerintah akan menutup kebocoran pendapatan, mengoptimalkan aset daerah, serta memperkuat pengawasan.
Tinggalkan Balasan