Kupang, KN — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni, pimpinan DPRD NTT, serta sejumlah pejabat Forkopimda, turun langsung menemui massa aksi dari Aliansi Cipayung Plus, BEM, OKP, dan masyarakat NTT yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi NTT, Senin (1/9/2025) siang.
Aksi ini digelar untuk menyampaikan berbagai tuntutan terhadap pemerintah pusat terkait situasi nasional dan kondisi daerah. Pemerintah Provinsi NTT berhadapan langsung dengan para pimpinan organisasi massa untuk mendengarkan aspirasi dan membahas sejumlah poin tuntutan.
Massa aksi menyampaikan 11 tuntutan utama, antara lain:
• Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan, serta memperbaiki RUU KUHAP dan menuntaskan pelanggaran HAM.
• Mendesak Presiden RI bertanggung jawab atas situasi negara dengan menghentikan tindakan represif aparat dan membebaskan massa aksi yang ditahan tanpa syarat.
• Mendesak pencopotan Kapolri.
• Menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
• Menuntut penurunan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dinilai memberatkan masyarakat.
• Mendesak pengusutan tuntas dan transparan terhadap kasus kematian Affan Kurniawan, Reza Pratama, dan korban lainnya.
• Meminta pencabutan surat edaran peliputan oleh DPR RI.
• Menolak keterlibatan TNI dalam pengamanan aksi massa.
• Menuntut penghentian praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT.
• Mendesak pencabutan SK ESDM No. 357 tentang Penetapan Hutan Laut Tumbes menjadi Hutan Produksi Tetap.
• Mendesak pencabutan SK KLHK No. 2268/K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat berdialog dengan massa aksi, membuktikan dirinya sebagai mantan aktivis yang jago dalam berdiplomasi.
Waketum DPP Partai Golkar ini membuktikan, bahwa meski saat ini dirinya menyandang jabatan sebagai pejabat publik yakni Gubernur NTT, namun dia punya sentuhan magis yang mampu meredam massa aksi hingga, bubar dengan damai dan kondusif.
Saat berdialog, Gubernur Melki menegaskan bahwa, pemerintah daerah bersama DPRD NTT akan meneruskan semua tuntutan ke pemerintah pusat.
“Tuntutan yang menjadi ranah pemerintah pusat akan kami sampaikan. Yang menjadi tanggung jawab kami akan kami bahas dan tindak lanjuti,” jelas Melki.
Ia juga menekankan pentingnya dialog dalam membangun demokrasi yang sehat, serta berterima kasih atas kehadiran massa aksi yang tetap menjaga situasi kondusif.
Menanggapi tuntutan soal kematian aktivis dan isu TPPO, Melkiades menyatakan keprihatinan dan menyebut bahwa pemerintah akan mengawal proses hukum bersama instansi terkait.
“Kami juga bersedih dengan situasi ini. Semua elemen, mahasiswa, pemerintah, aparat, buruh, nelayan, ojol, punya mimpi yang sama. Kami pastikan proses hukum berjalan baik, termasuk di NTT,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemerintah NTT akan menutup lokasi-lokasi kerja yang terbukti membahayakan, dan memastikan penanganan TPPO dilakukan dengan lebih serius agar tidak ada lagi korban yang pulang dalam kondisi tak bernyawa.
Di akhir pertemuan, Gubernur Melkiades mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap kritis dan terus mengawal jalannya pemerintahan secara konstruktif.
“Silakan kritik pemerintah, DPRD, siapa saja. Tapi mari kita jaga agar penyampaian aspirasi tetap damai dan efektif. Kami siap terima kapan saja jika ingin berdialog atau melakukan aksi kembali,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Ia menegaskan bahwa kedamaian tidak berarti membungkam kebenaran, justru sebaliknya, kebenaran akan membawa pada kedamaian.
“Hal-hal yang menjadi kewenangan provinsi tentu akan kita tindak lanjuti bersama Gubernur. Isu TPPO, panas bumi di Flores, dan tuntutan lain yang perlu disampaikan ke pusat juga akan kami teruskan. Semua boleh kawal,” ujar Emilia di hadapan massa aksi.
Aksi berlangsung dengan tertib dan damai hingga selesai. Pemerintah NTT berkomitmen menyampaikan laporan resmi kepada pihak-pihak terkait atas tuntutan yang telah disampaikan massa aksi. (*)