Kupang, KN – Komisaris PT. Subasuka Go Yohanes Don Putra Gotama menjadi salah satu narasumber, dalam forum bertajuk optimalisasi PAD pemerintah Provinsi NTT, yang berlangsung di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Kamis (26/6/2025) sore.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, pimpinan perbankan, hingga pimpinan OPD serta ASN lingkup Pemprov NTT.
Dalam materinya, Komisaris PT. Subasuka Go Yohanes Don Putra Gotama menyampaikan sejumlah hal berkaitan dengan kerja samanya dengan pemerintah Provinsi NTT, dan kontribusinya terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT sebagai mitra swasta dalam pemanfaatan aset pemerintah.
“Sebagai pengusaha dan putra daerah, kami merasa pemerintah cukup memberikan support baik dalam hal teknis, maupun perizinan. Sekian tahun kami berjalan bersama, kami rasakan dukungan dan dibantu dalam banyak hal terkait legal, dan keamanan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang,” kata Don Gotama.
Ia menyebut, sebagai seorang pengusaha swasta dan anak daerah, kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi NTT, adalah sebuah tanggung jawab yang besar, untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Karena itu, ia menilai kerja sama pemanfaatan lahan akan lebih aman dan menjanjikan, bila dikerjasamakan dengan pengusaha yang sudah punya sistem kerja yang pasti.
“Karena tentu, selama kontrak berjalan, kontribusi terus berjalan, dan kita terbatas dalam kredit dengan bank, karena ini adalah aset negara. Oleh sebab itu, walaupun banyak risiko, tetapi bila kami berjalan dengan iman, ide yang baik, dan sistem yang tepat, maka kerja sama dengan pemerintah dan pengusaha akan menjadi suatu bagian penting untuk meningkatkan PAD Provinsi NTT yang tercinta,” jelasnya.
Komisaris PT. Subasuka Go Yohanes Don Putra Gotama juga membeberkan sejumlah manfaat, apabila aset pemerintah dikerjasamakan dengan pihak pengusaha swasta. Pertama, ia menyebut, pemerintah mendapat nilai kontribusi yang pasti sejak perjanjian kerja sama ditandatangani. Kedua, pemerintah mendapat PAD dari setoran pajak PBB.
Ketiga, lahan tidur sudah memberikan kontribusi PAD dengan nilai pasti, karena investasi, akan memicu roda perekonomian daerah. Keempat adalah membuka lapangan kerja, seperti grup Suba Suka, yang saat ini bisa menampung 400 karyawan, dan menunjang perkembangan ekonomi Kota Kupang.
“Bila usaha mitra tidak sukses, nilai kontribusi pun harus tetap dibayar atau disetor, terlambat pun didenda, apabila dalam kurun waktu sekian bulan tidak berjalan, maka perjanjian itu dapat dibatalkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, kerja sama pemanfaatan aset harus dikerjasamakan dengan pengusaha yang harus punya sistem dan manajemen yang pasti, bukan usaha yang baru uji coba. Karena ada risiko, usaha gagal, kontrobusi harus tetap bayar dan nilai investasi menjadi mubazir.
“Mitra usaha harus memiliki modal kerja yang real. Minimal 50-70 persen dari nilai investasi dan modal kerja. Karena dalam perjanjian kerja sama, objek tanah tersebut tidak boleh dipakai untuk jaminan bank,” tuturnya.
Poin berikut yang disampaikan oleh Komisaris PT. Subasuka Go, adalah mitra kerja sama pemerintah harus memiliki jiwa pekerja keras, agar dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun harus bisa memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah.
“Kami melihat negara-negara dengan luas tanah yang besar seperti Australia dan New Zeland, kalau Pak Gubernur dan Pak Wagub izinkan kami sedikit saran, perjalanan kami dari kota ke kota sejauh ratusan kilometer, semua lahan sudah dipagar baik untuk ternak domba maupun sapi. Bahkan perkebunan jenis tanaman untuk industri minyak, atau rumput-rumput yang akan digunakan untuk makanan sapi dan domba,” tuturnya.
Ia mencontohkan farm milik keluarganya di New Zeland seluas 200 hektar, di mana lahan tersebut sebagian disewakan, dan sebagian dipakai untuk pengembangan ternak domba dan sapi. Ia menyebut, susu yang dijual sangat laku, serta sistem penyiraman rumput untuk pakan dibuat secara mobile, sehingga sekali jalan, seluruh lahan bisa langsung tersiram.
“NTT sangat bisa seperti itu. Apalagi dengan pengalaman Pak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, yang level pengalaman sudah nasional dan banyak tahu tentang ini. Tolong bentuk tim survei lahan dan tim kerja sama. Setelah disurvei, selanjutnya tim kerja sama, yang bisa menawarkan kepada investor yang tepat. Karena kalau menunggu investor yang datang survei, tentu menunggu waktu yang panjang dan susah,” ucapnya.
Terhadap hal tersebut, Don Putra Gotama menegaskan, pemerintah Provinsi NTT dengan perangkat daerah yang sudah menguasai daerah bisa langsung melakukan survei, dan membuat pemetaan lahan, agar bisa dikembangkan untuk peternakan, perkebunan, kehutanan, dan pengembangan sektor lainnya.
“NTT bukan daerah yang kurang, tapi NTT harusnya menjadi daerah yang kaya, karena punya sumber daya kelautan yang besar. Kekayaan laut NTT yang kepulauan ini belum dimaksimalkan dengan pendapatan yang pasti. Harus turunkan pengusaha yang sehat dan profesional,” ungkapnya.
Selain kekayaan laut, ia juga menyarankan agar pemerintah Provinsi NTT bisa mendatangkan investor yang profesional untuk merubah air laut menjadi air tawar. Hal yang sama, sudah dilakukan oleh Dubai dan Singapura. Keduanya, negara yang kurang air, tapi tidak kekurangan air. Semua bisa, karena teknologi, sehingga manfaatnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan negara.
Terkait perizinan, ia mengambil contoh negara maju seperti China dan Vietnam, di mana investor yang datang cukup membawa dana dan teknologi, sedangkan lahan, izin, dan tenaga kerja disiapkan oleh pemerintah setempat.
“Previlege atau kemudahan-kemudahan dan fasilitas sangat perlu diberikan kepada para investor dan mitra kerja sama, karena saat mulai membangun dan belum menghasilkan, itu adalah suatu perjuangan yang cukup berat,” ungkapnya.
Komisaris PT. Subasuka Go Yohanes Don Putra Gotama berharap, apabila pihaknya berusaha dengan investasi yang benar, dan pembayaran kontribusi yang sehat, maka ia berharap bisa mendapat regulasi yang pasti, untuk diberikan prioritas pertama, dapat memperpanjang masa kerja sama bersama pemerintah.
“Kami juga berharap diizinkan untuk menambah investasi di atas tanah atau lahan tersebut, untuk bisnis yang legal. Sebagai putra daerah, kami sangat berharap bisa terus dilibatkan dalam pembangunan daerah, dengan diikutsertakan dalam kerja sama pemanfaatan lahan pemerintah. Sebagai warga NTT, tentu kami punya kecintaan kepada Provinsi NTT, harus bekerja dan melayani lebih sungguh, karena Tuhan sudah melayani lebih dulu,” pungkasnya. (*)