Kefamenanu, KN – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menggandeng pihak swasta untuk bantu 30 pelaku UMKM di NTT dalam mengurus izin edar dan registrasi produk di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Melki Laka Lena mengatakan itu ketika sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi obat dan makanan di Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kamis 23 Mei 2024.

Menurut Melki Laka Lena, tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha dan mengurus izin secara mandiri, sehingga perlu adanya dukungan, baik dari pemerintah maupun pihak swasta.

Ia menjelaskan, kerja sama dengan perusahaan Bentoel Bangun Karya bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam registrasi produknya di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

“Ini langkah untuk memastikan bahwa produk-produk UMKM memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat dipasarkan dengan baik, tidak hanya di NTT, tetapi juga di luar daerah bahkan di luar negeri,” jelasnya.

Ia mendukung agar para pelaku UMKM bisa mengurus izin di BPOM dengan baik. Sehingga melalui Bentoel Bangun Karya, mereka bisa membantu proses registrasi semua produk UMKM yang belum memiliki izin dan tidak teregistarsi di BPOM.

“Agar yang mau serius kembangkan UMKM untuk obat bahan alam, minuman dan makanan olahan bisa dijual di TTU, NTT secara umum dan di luar Indonesia yang akan dibantu oleh BPOM untuk standarisasi pembuatan produk sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Program ini, kata dia, diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia untuk membantu UMKM mengembangkan produk mereka. Laka Lena juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi investor bagi UMKM yang mengalami kesulitan dalam produksi.

“Jadi program kerjasama ini merupakan program pertama di NTT, dan jika program ini berhasil maka bisa dibuat duplikasi untuk dilakukan di daerah lain di Indonesia agar UMKM bisa berkembang dengan baik,” terangnya.

Dia menjelaskan, kekurangan dari para pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan dibantu melalui Bentoel Bangun Karya, karena di NTT pemerintah belum ada anggaran untuk membangun rumah produksi untuk pelaku UMKM.