Kupang, KN – Perhutanan Sosial (PS) telah diyakini banyak kalangan sebagai model pendekatan mutakhir dalam pengelolaan hutan yang mampu mengatasi sejumlah persoalan dasar masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan.
Untuk mendukung penyelenggaraan implementasi perhutanan sosial di Provinsi NTT, Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh World Agroforestry (ICRAF) melalui kegiatan Sustainable Landscapes for Climate Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives) yang didanai oleh Global Affair Canada, menyelenggarakan Pengenalan Sistem Informasi Pengelolaan Perhutanan Sosial (SIPOPS) dan Training of Trainee Sistem Informasi Akses Lahan Mendukung Perhutanan Sosial Provinsi NTT, di Swiss-Belcourt Kupang.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis, 12 Oktober 2023 ini, menghadirkan beberapa pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti UPT Vertikal KLHK; Perangkat Daerah Provinsi NTT yang tergabung dalam Pokja PPS Provinsi NTT; Pokja Perhutanan Sosial Provinsi NTT; UPTD KPH Wilayah Kabupaten TTS, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang; Perwakilan Universitas; BRIN dan ICRAF Indonesia.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTT, Ondy Christian Siagian, SE, M.Si, yang hadir membuka acara, dalam sambutannya mengatakan, Provinsi NTT berinisiatif mengembangkan sistem informasi perhutanan sosial di tingkat provinsi.
Hal ini diyakini dapat memberikan manfaat yang besar berkaitan dengan pengelolaan perhutanan sosial, memantau perkembangan pengelolaan perhutanan sosial, membantu proses pengambilan keputusan, dan memberikan kemudahan informasi terkait akses terhadap perhutanan sosial kepada publik.
Menurut Ondy, pembuatan sistem informasi ini juga untuk menyatukan tugas-tugas dari para pihak agar dapat ditampilkan dalam satu kesatuan, sehingga semua informasi dapat diakses dalam bentuk data, peta, maupun foto dan video.
“Harapannya, dengan adanya sistem ini kita bisa berkolaborasi dengan para pemangku data (pemilik-pemilik data lainnya) untuk dapat saling terintegrasi datanya dan dapat menambah informasi yang lebih lengkap terkait Pengelolaan Perhutanan Sosial di Provinsi NTT,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan