Kupang, KN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus melakukan sejumlah upaya strategis untuk menekan angka inflasi yang saat ini sudah mencapai 6,74 persen.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Dr. Lery Rupidara mengatakan, menghadapi inflasi, pihaknya melaksanakan 2 cara yakni pengendalian dan penanganan.
“Pengendalian lebih banyak dilakukan melalui kegiatan koordinasi, dan penanganan melalui action-action atau treatment melalui bansos dan lain-lain,” kata Lery Rupidara kepada wartawan, Rabu 28 Desember 2022.
Di bidang pengendalian, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kegiatan koordinasi dilaksanakan selama 32 kali.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan melalui HLM TPID (High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah) selama 5 kali di Flores, Sumba, dan Timor-Rote-Sabu.
Pemerintah Provinsi NTT juga menghadiri Rakornas bersama pemerintah pusat sebanyak 10 kali, melaksanakan Rakor TPID sebanyak 9 Kabupaten yang dirangkai dengan penyerahan secara simbolis anakan Cabai, serta 9 kali Rapat Teknis yang dirangkai dengan kunjungan atau survey harga pasar di Kota Kupang.
Sementara di bidang penanganan, pemerintah Provinsi NTT melaksanakan 6 upaya strategis untuk menekan angka inflasi.
Keenam upaya strategis tersebut adalah melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor, membangun kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi dari BTT.
“Enam poin ini dilaksanakan oleh TPID di seluruh Kabupaten/Kota di NTT bersama mitra strategis,” ujar Lery Rupidara.
Ia menambahkan, adapun rekomendasi yang diperoleh dalam Rakor di 9 Kabupaten adalah pertama, TPID mengntensifkan komunikasi publik sebagai upaya menghindari kepanikan atau menjaga ketenangan dalam masyarakat terhadap kondisi inflasi yang terjadi.
Kedua, perlu ada peningkatan peran TPID pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas.
Ketiga, Satgas pangan di daerah memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (supply/distribusi).
Keempat, subsidi tepat sasaran untuk masyarakat miskin (80% dari Rp502 Triliun subsidi tidak tepat sasaran). Perlu pengawasan oleh pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.
Kelima, TPID menghimbau masyarakat agar cermat dalam penggunaan energi (seperti: mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari)
Keenam, TPID mencanangkan gerakan yang dapat dilakukan diantaranya menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai, bawang dll sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan lain-lain.
Ketuju, belum semua daerah memiliki Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis. Setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, dimana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus.
Kedelapan, mengintensifkan Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Anggaran Bantuan Sosial (Bansos), Anggaran Desa, Realokasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan Bantuan Sosial (Bansos) Pusat.
Kesembilan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) Provinsi mengumumkan angka inflasi hingga Kabupaten/Kota.
Kesepuluh, kunci utama isu pengendalian inflasi jadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid – 19.
Ia mengajak seluruh masyarakat NTT agar tetap optimis menghadapi tahun 2023. (*)