Dalam kesempatan itu, Melki mengakui kondisi fiskal daerah saat ini belum memungkinkan pemerintah provinsi membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada awal tahun karena keterbatasan anggaran.
“Kami berharap melalui peningkatan PAD, minimal di akhir tahun nanti kita bisa membayar TPP bagi seluruh ASN Provinsi NTT,” katanya.
Ia meminta seluruh pimpinan OPD, khususnya jajaran Bapenda, menjadi “jenderal lapangan” untuk menerjemahkan program prioritas Pemerintah Provinsi NTT, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan, hilirisasi produk daerah, serta pengembangan program One Village One Product dan One School One Product.
Selain itu, Melki juga menekankan pentingnya penguatan peran BUMD dalam mendukung pendapatan daerah. Pemerintah provinsi, kata dia, tengah mendorong konsolidasi pengadaan barang dan jasa melalui BUMD agar perputaran anggaran daerah kembali menjadi sumber PAD.
Pada kesempatan tersebut, Melki mengungkapkan hasil seleksi direksi BUMD juga akan segera diumumkan untuk mempercepat pergerakan perusahaan daerah dalam menopang pembangunan dan penerimaan daerah.
Tinggalkan Balasan