“Pelantikan ini sangat penting bagi saya dan Pak Wagub karena tahun 2026 ini kami menargetkan setengah dari belanja APBD Provinsi NTT bersumber dari PAD. Ini langkah berani di tengah efisiensi anggaran yang ada saat ini,” kata Melki.

Ia menegaskan pemerintah daerah tidak ingin menurunkan performa pembangunan hanya karena keterbatasan anggaran transfer pusat. Karena itu, peningkatan PAD menjadi pilihan utama agar program pembangunan tetap berjalan.

“Kalau kita mau pembangunan tetap berjalan baik, satu-satunya cara adalah meningkatkan PAD. Dan dari seluruh OPD, lebih dari 70 persen sumber pendapatan daerah itu tugasnya ada di Bapenda,” ujarnya.

Melki mengungkapkan realisasi pendapatan daerah hingga pertengahan Mei 2026 baru mencapai 15,53 persen. Kondisi tersebut dinilai masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah provinsi sebesar Rp2,733 triliun pada tahun ini.

Ia meminta jajaran Bapenda segera melakukan langkah cepat, inovatif dan berbasis digitalisasi untuk mempercepat penerimaan daerah sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan.