Ketua DPRD NTT Ir. Emelia Julia Nomleni menegaskan bahwa pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTT. Karena itu, menurut dia, pengembangan geothermal perlu diiringi edukasi dan penyampaian informasi yang utuh kepada masyarakat.
“Kami DPRD berdiri di satu sisi yang sama dengan masyarakat, semua pekerjaan diutamakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, masyarakat harus mendapatkan informasi seluas-luasnya terkait pengembangan panas bumi di NTT. Masyarakat perlu memahami apa itu geothermal dan manfaatnya. Ketika informasi tidak tersampaikan dengan baik, maka kekhawatiran akan mudah muncul. Di sini PLN memiliki peran penting dalam membangun komunikasi kepada masyarakat,” Ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan dalam pengembangan geothermal tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembangunan, tetapi juga menyangkut pendekatan sosial dan kemampuan menjaga ruang dialog dengan masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana ruang dialog tetap dibuka. Saya percaya kita bisa menemukan jalan bersama antara kepentingan pembangunan dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Dalam pemaparannya, PT PLN (Persero) UIP Nusra menjelaskan bahwa berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, wilayah Nusa Tenggara direncanakan mendapatkan pembangunan 132 proyek ketenagalistrikan dengan total kapasitas mencapai 2.182 MW. Sebanyak 47 persen atau sekitar 1.016 MW di antaranya berasal dari energi baru terbarukan.
Khusus di wilayah NTT, potensi energi baru terbarukan yang tengah dikembangkan meliputi tenaga air sebesar 48 MW, panas bumi 177 MW, tenaga surya 279 MW, dan tenaga bayu 50 MW.
PLN juga memaparkan perkembangan PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai yang telah beroperasi sejak 2012. Saat ini, pengembangan dilakukan melalui pengeboran tujuh sumur baru dengan target tambahan kapasitas hingga 40 MW. Jika terealisasi, tambahan kapasitas tersebut diproyeksikan mampu menyuplai lebih dari setengah kebutuhan listrik Pulau Flores.
Tinggalkan Balasan