Menurutnya, pendekatan ini penting terutama bagi daerah seperti NTT yang sektor swastanya belum berkembang kuat.
Sementara itu, pemerintah pusat menilai solusi paling realistis untuk menurunkan rasio belanja pegawai adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah.
Fatoni menyebut lima strategi utama, yakni intensifikasi pajak, ekstensifikasi sumber baru, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi, dan inovasi.
Salah satu potensi terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor yang kontribusinya bisa mencapai 60 persen terhadap PAD, namun realisasinya di NTT masih rendah.
“Uangnya sebenarnya ada. Persoalannya di persentase. Jadi pendapatan harus ditingkatkan,” katanya.
Adriyanto menambahkan, efisiensi belanja juga menjadi langkah penting di tengah tekanan global dan keterbatasan fiskal.
“Tidak hanya NTT, semua daerah dan bahkan pemerintah pusat juga harus melakukan efisiensi,” ujarnya.
Pemerintah pusat juga menekankan peran kunci kepala daerah dalam pengelolaan keuangan. Dalam kondisi mendesak, kepala daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan cepat.
“Sering kali masalah bukan karena tidak ada uang, tapi karena takut mengambil keputusan. Padahal kewenangan itu dijamin undang-undang,” kata Fatoni.
Di tengah kompleksitas persoalan, pemerintah pusat menegaskan komitmen untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan masyarakat tidak terdampak.
“Apapun kejadiannya, pelayanan dasar harus jalan. Negara tidak boleh absen,” tegas Fatoni.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal pencarian solusi konkret bagi persoalan belanja pegawai di NTT, sekaligus memastikan nasib ribuan PPPK tidak diputuskan secara sepihak tanpa skema yang jelas dan berkelanjutan. (ocp/ab)
Tinggalkan Balasan