Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menggambarkan tekanan fiskal yang dihadapi daerahnya sebagai dilema nyata antara memenuhi belanja pegawai dan menjaga pembangunan.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjalankan tanggung jawab negara, termasuk rencana pengangkatan lebih dari 1.500 PPPK baru.

“Kami tetap jalankan tanggung jawab pemerintah. Bahkan sore ini kami siapkan persetujuan untuk pengangkatan PPPK,” ujarnya.

Namun di sisi lain, ia mengakui keterbatasan fiskal berdampak langsung pada sektor vital seperti infrastruktur.

“Kalau belanja pegawai kita penuhi, maka belanja infrastruktur akan tertekan. Padahal kondisi wilayah kita berat, kepulauan dan berbukit,” katanya.

Melki bahkan membandingkan kemampuan fiskal NTT dengan daerah lain.

“Untuk infrastruktur, kami hanya sekitar 0,1 persen dibanding daerah besar seperti Jawa Barat. Padahal kondisi jalan di NTT jauh lebih berat,” ujarnya.

Gubernur juga mengungkap dampak langsung keterbatasan anggaran terhadap pelayanan dasar, khususnya kesehatan di daerah terpencil.