Gubernur NTT Gandeng Pemerintah Pusat Cari Solusi Selamatkan PPPK dari Ancaman PHK

“Kami akan koordinasi dengan Kemendagri dan KemenPAN-RB untuk melihat kemungkinan penyesuaian angka 30 persen ini,” ujarnya.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menggambarkan tekanan fiskal yang dihadapi daerahnya sebagai dilema nyata antara memenuhi belanja pegawai dan menjaga pembangunan.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjalankan tanggung jawab negara, termasuk rencana pengangkatan lebih dari 1.500 PPPK baru.

“Kami tetap jalankan tanggung jawab pemerintah. Bahkan sore ini kami siapkan persetujuan untuk pengangkatan PPPK,” ujarnya.

Namun di sisi lain, ia mengakui keterbatasan fiskal berdampak langsung pada sektor vital seperti infrastruktur.

“Kalau belanja pegawai kita penuhi, maka belanja infrastruktur akan tertekan. Padahal kondisi wilayah kita berat, kepulauan dan berbukit,” katanya.

Melki bahkan membandingkan kemampuan fiskal NTT dengan daerah lain.

“Untuk infrastruktur, kami hanya sekitar 0,1 persen dibanding daerah besar seperti Jawa Barat. Padahal kondisi jalan di NTT jauh lebih berat,” ujarnya.

Gubernur juga mengungkap dampak langsung keterbatasan anggaran terhadap pelayanan dasar, khususnya kesehatan di daerah terpencil.

Ia menyebut kesulitan mencari dokter spesialis kandungan (obgyn) karena insentif yang tidak kompetitif.

“Sudah dua kali kami cari dokter, tidak ada yang mau. Kalau tidak ada dokter, ini bukan sekadar administrasi. Ini soal hidup dan mati,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi seperti ini banyak terjadi di NTT dan berpotensi membahayakan masyarakat jika tidak segera ditangani.

Dalam forum tersebut, Melki juga mengusulkan pendekatan jangka panjang dengan mendorong ASN tidak hanya sebagai pelayan publik, tetapi juga penggerak ekonomi.

Ia mengusulkan adanya desain nasional yang memungkinkan ASN beralih secara sukarela ke sektor produktif atau wirausaha, dengan dukungan pelatihan dan skema yang jelas dari pemerintah pusat.

“Daripada merumahkan pegawai, lebih baik didorong dengan skema nasional agar mereka bisa beralih ke sektor usaha secara sadar dan terlatih,” ujarnya.