Menurut Alfonsus, langkah hukum yang diambil tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk memperjelas status organisasi sehingga pembinaan olahraga tinju di NTT dapat berjalan dengan baik dan terarah.
“Langkah yang dilakukan hanya untuk meminta kejelasan. Intinya satu, agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
KONI NTT berharap, dengan adanya kejelasan tersebut, pembinaan atlet tinju di NTT dapat berlangsung lebih fokus dan optimal, terutama dalam menghadapi berbagai kejuaraan nasional termasuk persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 mendatang. (*)
Halaman
Tinggalkan Balasan