Yani salah satu PPPK asal SMA Negeri Kokbaun, Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam forum tersebut menyampaikan dirinya terkejut setelah ada wacana 9.000 PPPK di NTT akan dirumahkan.
“Jujur kami cukup terkejut mendengar kabar ini. Hal yang menjadi persoalan mendasar bagi kami, kalau bisa kami sarankan undang-undang tersebut direvisi, karena sektor pendidikan adalah pelayanan dasar yang tidak bisa diganggu gugat,” ujarnya.
Sementara itu PPPK lainnya, Nikodemus Eksol Nura dari SMK Negeri 1 Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya mengaku kecewa dengan wacana tersebut.
“Kami sekarang bimbang. Kami mau ke sekolah mengajar, sudah tidak fokus lagi sejak kami dengar berita tentang 9.000 PPPK mau dirumahkan. Kami di sekolah ini 2 guru matematika, keduanya PPPK. Kalau kami di rumahkan siapa yang akan mengajar?. Harapan kami bapak bisa berkontribusi di pusat untuk revisi undang-undang tersebut,” pintanya.
Adapun kabar yang beredar tentang 9.000 PPPK akan dirumahkan merupakan dampak dari Pasal 146 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di mana daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru, yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD .
Tinggalkan Balasan