Ia menegaskan bahwa upaya tersebut membutuhkan kerja bersama seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, hingga lembaga pendidikan, agar data kemiskinan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga memaparkan sejumlah langkah konkret yang akan segera dilakukan, antara lain perbaikan dan pembaruan data warga miskin yang dipimpin oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bersama lintas sektor, penegakan hukum terhadap manipulasi data kemiskinan, serta pemeriksaan ulang data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bidang kesehatan agar bantuan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat peran pranata sosial dan keagamaan, membentuk skema gerakan “Sapa Peduli Bantu” untuk menghidupkan kembali modal sosial masyarakat NTT, mengaktifkan layanan konseling di sekolah-sekolah, serta menjalin kolaborasi dengan sektor swasta dan tokoh masyarakat dalam penyediaan dana sosial tanggap darurat di luar bantuan pemerintah.
Tinggalkan Balasan