Kupang, KN — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menerapkan sistem evaluasi berkala, terhadap ASN dan Perangkat Daerah secara objektif.

Evaluasi tersebut mencakup penataan birokrasi serta penajaman perencanaan program prioritas, baik pusat maupun daerah, yang menyasar langsung wilayah dengan permasalahan sosial paling kompleks.

Selain evaluasi internal, Gubernur Melki menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Melki–Johni ke depan, juga akan dinilai secara transparan dan objektif melalui survei publik, serta masukan dari berbagai pihak dengan latar belakang yang beragam.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Melki saat memberikan amanat kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Daerah, pada apel perdana tahun 2026, Senin (5/1/2026).

“Sepanjang tahun 2025 kemarin banyak catatan terhadap kita, ada yang positif dan ada pula yang harus kita perbaiki. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, seluruh perjalanan pemerintahan tersebut kami dokumentasikan dalam bentuk buku ‘Perjalanan 67 Tahun Provinsi NTT’,” ujar Melki.

Ia menjelaskan, buku tersebut memuat berbagai catatan kritis dan konstruktif terkait kinerja seluruh Perangkat Daerah di berbagai sektor. Catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan refleksi, dalam penyempurnaan kebijakan serta program pembangunan di masa mendatang.

“Buku ini merupakan bentuk pertanggungjawaban yang paling ilmiah, di mana kita menerima kritik, masukan, dan saran apa adanya untuk menjadi refleksi bersama atas apa yang telah kita kerjakan dan apa yang akan kita rencanakan ke depan,” tambahnya.

Ia juga menginstruksikan jajarannya, untuk terus mengawal dan mengoptimalkan implementasi program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di seluruh wilayah NTT, agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Program prioritas itu antara lain termasuk kemandirian pangan, kemandirian energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih.

“Program-program prioritas Pemerintah Provinsi NTT yang telah berjalan juga akan kembali kita review dan pertajam agar lebih tepat sasaran, khususnya bagi wilayah-wilayah yang masih tertinggal, dengan angka stunting dan kemiskinan ekstrem yang tinggi,” tegas Gubernur Melki.

Dalam amanat yang sama, Gubernur Melki turut menyoroti insiden tenggelamnya kapal di kawasan destinasi wisata super premium Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang mengakibatkan korban warga negara asing asal Spanyol. Ia menegaskan bahwa tim penyelamat gabungan akan terus melakukan operasi pencarian.

“Selain menyangkut aspek kemanusiaan, peristiwa ini juga berkaitan dengan reputasi Provinsi NTT dan nama baik bangsa di tingkat internasional. Kita doakan bersama agar seluruh korban dapat segera ditemukan,” pungkas Gubernur Melki. (rdt/ab)