Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT, Yos Rasi, menambahkan bahwa biaya Rp1,6 miliar sepenuhnya dialokasikan untuk transportasi, akomodasi, konsumsi, dan honor narasumber. Peserta justru menanggung sendiri kebutuhan pribadi, termasuk perjalanan dari daerah ke Kupang dan sebaliknya bagi peserta yang selama ini bertugas di UPTD di daerah.
“Ini murni investasi sumber daya manusia, bukan biaya jalan-jalan,” kata Yos.
Anggaran retret ASN yang sempat menuai sorotan memperlihatkan dua wajah pemerintahan daerah. Di satu sisi, ia dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk memperkuat kepemimpinan birokrasi. Namun, di sisi lain, publik kerap mempertanyakan sensitivitas anggaran ketika masalah-masalah mendesak seperti stunting dan kemiskinan masih membelit NTT. (*)
Tinggalkan Balasan