Kupang, KN – Suasana sidang paripurna di Gedung DPRD Nusa Tenggara Timur, Senin (25/8/2025) pagi itu, tampak formal seperti biasa. Tapi ada satu pesan penting yang menggema dari gedung DPRD NTT, sebuah ajakan untuk berubah arah, berpikir ulang, dan lebih cerdas dalam mengelola daerah.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, tak sekadar menyampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD 2025. Ia juga menyisipkan satu pesan krusial: membangun daerah bukan berarti harus membebani rakyat.
Hal ini disampaikan Melki, menanggapi polemik pada beberapa daerah di Indonesia akibat kenaikan pajak. Sejauh ini, menurut dia, NTT tidak ada laporan perihal kenaikkan pajak.
“Kita harapkan sedapat mungkin punya cara kreatif, inovatif untuk membangun daerah tanpa harus menaikkan PBB (pajak bumi dan bangunan) pajak bagi masyarakat,” kata Melki usai menghadiri sidang paripurna di DPRD NTT, seperti dilansir dari Pos Kupang, Senin (25/8/2025).
Wakil Ketua Umum DPP Golkar itu mengatakan, sejauh ini pajak masih dalam angka normal alias bisa ditoleransi. Ia sendiri belum mendapat laporan terbaru tentang pajak, khusus bumi dan bangunan.
“Kalau daerah lain menaikkan PBB tinggi-tinggi, NTT relatif masih stabil,” katanya.
Ia mengaku sudah bertemu dengan Kepala Kanwil Pajak agar menyinkronkan data pendapatan dari daerah ke Pemerintah Pusat ataupun sebaliknya. Hal itu mencegah kebocoran pendapatan.
Sisi lain, potensi penerimaan yang saat ini tengah dilakukan akan dioptimalkan. Disamping menyasar potensi pendapatan lain yang sejauh ini belum disentuh.
Wakil Ketua DPRD NTT Petrus B. Roby Tulus mendorong Pemerintah agar memanfaatkan aset yang ada sebagai pemasukkan. Tidak perlu ada langkah untuk menaikkan pajak.
“Untuk meningkatkan PAD, kita harus memanfaatkan aset yang sedang tidur dan tidak digunakan. Tidak perlu kita meningkatkan pajak daerah,” katanya, terpisah.
Roby mengatakan, banyak aset terlebih di Pemerintah Provinsi yang belum digunakan secara maksimal. Ia meminta Pemerintah menyiapkan tim appraisal agar melakukan penghitungan pada aset yang ada.
Dengan begitu, ada pendataan yang lebih lengkap dan target pendapatan bisa lebih maksimal. Ia memahami adanya kesulitan pembentukan tim tersebut. Namun, langkah itu perlu dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan PAD.
“Itu yang harus kita kejar. Bukan dengan pajak menaikkan pajak daerah,” katanya.
Dia menyebut Kabupaten/Kota di NTT memiliki potensi pendapatan yang cukup. Salah satunya dari pajak restoran atau perhotelan. Sisi itu selama ini belum digarap secara baik.
Itu juga untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah.
“Saran saya Kepala Daerah jangan menaikkan pajak daerah. Tapi lebih giat untuk mengaktifkan aset daerah,” katanya. (fan/ab)