Kupang, KN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin langsung Rapat Koordinasi bersama Tim Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (30/7).
Rapat ini membahas optimalisasi pelaksanaan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) di NTT, khususnya terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan, serta penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan barang.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Asisten Administrasi Umum Sekda NTT Samuel Halundaka, jajaran Forkopimda NTT, serta para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT.
Dalam paparannya, Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Oka Prawira, menyampaikan bahwa NTT merupakan wilayah strategis bagi implementasi program nasional, khususnya dalam dimensi politik, keamanan, ideologi, dan transformasi pemerintahan.
“Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting di NTT mencapai 37,0 persen, tertinggi di Indonesia. Selain itu, 10 kabupaten di NTT masuk dalam kategori rawan pangan tinggi menurut Badan Pangan Nasional. Persoalan TPPO dan penyelundupan barang ilegal juga masih tinggi,” jelas Oka.
Ia menekankan pentingnya integrasi Program MBG dengan penguatan ketahanan pangan sebagai solusi atas masalah stunting dan kerawanan pangan.
Pemerintah juga menyoroti perlunya pendidikan alternatif seperti Sekolah Rakyat untuk memperkuat karakter kebangsaan di wilayah 3T yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan dan pemahaman konstitusi.
Selain itu, pengawasan terhadap wilayah perbatasan darat dan laut juga perlu diperkuat untuk menekan angka perdagangan orang dan penyelundupan barang ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.
Oka menambahkan, Program Prioritas Pemerintah merupakan instrumen utama untuk mendorong transformasi ekonomi, memperkuat ketahanan nasional, dan menciptakan pembangunan yang merata serta berkelanjutan di seluruh wilayah, termasuk di NTT.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Melki Laka Lena menyambut baik sinergi antara Pemerintah Provinsi NTT dan Kemenko Polhukam, dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam menyukseskan pelaksanaan program strategis nasional di daerahnya.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memastikan pelaksanaan program nasional berjalan optimal melalui sinergi lintas sektor. Tentu masih banyak tantangan yang harus dibenahi, namun percepatan pelaksanaan program strategis nasional tetap menjadi prioritas, selaras dengan Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur NTT,” ujar Melki.
Ia juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTT siap menindaklanjuti seluruh masukan dan arahan dari Tim Kemenko Polhukam. Gubernur berencana menggelar rapat lanjutan dengan seluruh Bupati/Wali Kota se-NTT pada pekan depan untuk mengonsolidasikan langkah-langkah implementasi di tingkat kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi NTT, Alfonsus Theodorus, menjelaskan bahwa Pemprov NTT selama ini telah menyelaraskan berbagai program daerah dengan agenda nasional.
Terkait pelaksanaan Program MBG, sebanyak 44 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk, dan 210 unit SPPG lainnya masih dalam proses pengajuan ke Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pemprov juga telah menyusun rencana pembentukan Satgas Percepatan Implementasi Program MBG untuk mempercepat realisasi program ini di seluruh wilayah NTT,” jelas Alfonsus.
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum bagi jajaran Forkopimda Provinsi NTT untuk menyampaikan capaian, tantangan, serta strategi dari masing-masing institusi dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional di NTT. (*/ab)
Tinggalkan Balasan