Menanggapi hal tersebut, Gubernur Melki Laka Lena menyambut baik sinergi antara Pemerintah Provinsi NTT dan Kemenko Polhukam, dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam menyukseskan pelaksanaan program strategis nasional di daerahnya.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memastikan pelaksanaan program nasional berjalan optimal melalui sinergi lintas sektor. Tentu masih banyak tantangan yang harus dibenahi, namun percepatan pelaksanaan program strategis nasional tetap menjadi prioritas, selaras dengan Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur NTT,” ujar Melki.
Ia juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTT siap menindaklanjuti seluruh masukan dan arahan dari Tim Kemenko Polhukam. Gubernur berencana menggelar rapat lanjutan dengan seluruh Bupati/Wali Kota se-NTT pada pekan depan untuk mengonsolidasikan langkah-langkah implementasi di tingkat kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi NTT, Alfonsus Theodorus, menjelaskan bahwa Pemprov NTT selama ini telah menyelaraskan berbagai program daerah dengan agenda nasional.
Terkait pelaksanaan Program MBG, sebanyak 44 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk, dan 210 unit SPPG lainnya masih dalam proses pengajuan ke Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pemprov juga telah menyusun rencana pembentukan Satgas Percepatan Implementasi Program MBG untuk mempercepat realisasi program ini di seluruh wilayah NTT,” jelas Alfonsus.
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum bagi jajaran Forkopimda Provinsi NTT untuk menyampaikan capaian, tantangan, serta strategi dari masing-masing institusi dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional di NTT. (*/ab)
Tinggalkan Balasan