“Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting di NTT mencapai 37,0 persen, tertinggi di Indonesia. Selain itu, 10 kabupaten di NTT masuk dalam kategori rawan pangan tinggi menurut Badan Pangan Nasional. Persoalan TPPO dan penyelundupan barang ilegal juga masih tinggi,” jelas Oka.
Ia menekankan pentingnya integrasi Program MBG dengan penguatan ketahanan pangan sebagai solusi atas masalah stunting dan kerawanan pangan.
Pemerintah juga menyoroti perlunya pendidikan alternatif seperti Sekolah Rakyat untuk memperkuat karakter kebangsaan di wilayah 3T yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan dan pemahaman konstitusi.
Selain itu, pengawasan terhadap wilayah perbatasan darat dan laut juga perlu diperkuat untuk menekan angka perdagangan orang dan penyelundupan barang ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.
Oka menambahkan, Program Prioritas Pemerintah merupakan instrumen utama untuk mendorong transformasi ekonomi, memperkuat ketahanan nasional, dan menciptakan pembangunan yang merata serta berkelanjutan di seluruh wilayah, termasuk di NTT.
Tinggalkan Balasan