Dr. Semuel juga menyatakan kekhawatirannya akan adanya unsur kelalaian atau bahkan potensi praktik kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan program ini. Ia pun meminta pemerintah bersikap transparan terhadap proses penunjukan pihak penyedia makanan, serta membuka informasi soal anggaran yang digunakan.
“Saya sudah banyak mendapat dorongan dari masyarakat dan guru-guru agar kita menyuarakan ini dengan lebih keras. Kalau perlu, saya sendiri akan memimpin aksi jika tidak ada ketegasan dari pemerintah,” ujarnya.
“Tapi untuk sementara, saya masih imbau kita semua tenang dan tidak melakukan aksi yang mengganggu ketertiban. Kita beri waktu, namun pemerintah jangan diam,” lanjutnya.
Ketua PGRI NTT ini juga meminta Wali Kota Kupang dan Gubernur NTT untuk memberikan pernyataan resmi dan tindakan nyata, agar tidak muncul persepsi pembiaran terhadap kejadian yang menyangkut keselamatan anak-anak.
“Jangan sampai ada korban jiwa. Jangan anggap ini sepele. Kita bicara soal masa depan generasi penerus bangsa,” tegas Dr. Semuel Haning.
Tinggalkan Balasan