Kupang, KN — Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Semuel Haning, angkat bicara terkait dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang. Ia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas peristiwa tersebut.
“Kejadian seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya, seperti di Santo Yosep. Saya sudah menyampaikan pendapat waktu itu, dan kini kembali terjadi. Ini harus segera dikaji secara serius oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kota,” ujar Dr. Semuel Haning kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).
Ia menegaskan, investigasi mendalam harus dilakukan tidak hanya terhadap kasus keracunan itu sendiri, tetapi juga pada sistem penyaluran dan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Menurutnya, aspek kualitas makanan, harga pengadaan, serta keterlibatan pihak-pihak terkait seperti dinas kesehatan dan aparat keamanan perlu ditelusuri.
“Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Kualitas gizi harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai makanan yang seharusnya menyehatkan justru membuat mereka trauma, baik fisik maupun mental,” tegasnya.
Dr. Semuel juga menyatakan kekhawatirannya akan adanya unsur kelalaian atau bahkan potensi praktik kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan program ini. Ia pun meminta pemerintah bersikap transparan terhadap proses penunjukan pihak penyedia makanan, serta membuka informasi soal anggaran yang digunakan.
“Saya sudah banyak mendapat dorongan dari masyarakat dan guru-guru agar kita menyuarakan ini dengan lebih keras. Kalau perlu, saya sendiri akan memimpin aksi jika tidak ada ketegasan dari pemerintah,” ujarnya.
“Tapi untuk sementara, saya masih imbau kita semua tenang dan tidak melakukan aksi yang mengganggu ketertiban. Kita beri waktu, namun pemerintah jangan diam,” lanjutnya.
Ketua PGRI NTT ini juga meminta Wali Kota Kupang dan Gubernur NTT untuk memberikan pernyataan resmi dan tindakan nyata, agar tidak muncul persepsi pembiaran terhadap kejadian yang menyangkut keselamatan anak-anak.
“Jangan sampai ada korban jiwa. Jangan anggap ini sepele. Kita bicara soal masa depan generasi penerus bangsa,” tegas Dr. Semuel Haning.
Ia mengingatkan, jika hal ini terus diabaikan, maka kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah bisa merosot, dan yang lebih parah, akan muncul trauma berkepanjangan pada anak-anak sekolah.
“Jangan sampai menimbulkan luka secara fisik maupun psikis untuk anak-anak kita. Karena itu, harus diusut tuntas agar kejadian ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” ucapanya.
Dr. Sam menambahkan, ke depan pengelolaan MBG harus dikelola dengan baik. “Jangan lagi program ini hanya dikelola oleh partai politik tertentu, tapi juga harus melibatkan UMKM-UMKM yang ada di masyarakat,” pungkasnya. (*)