Kupang, KN – Kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung FKKH Undana terus berlanjut di Kejaksaan Tinggi NTT.
Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), disebut tengah memanggil saksi-saksi untuk diperiksa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi itu.
Kepala Seksi Penyidikan (Kasi Dik) Kejati NTT, Mourest Aryanto Kolobani, S. H. M. H, Kamis 21 Agustus 2025 menjelaskan bahwa saat ini penyidik Tipidsus Kejati NTT sedang fokus untuk melakukan pemanggilan terhadap aksi-saksi.
Dikatakan mantan Kacabjari Waiwerang ini, seluruh pihak yang berkaitan dengan proyek itu akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi baik itu PPK, Ketua Panitia Pembangunan, Jefri Bale dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta pelaksana pekerjaan.
“Seluruh pihak yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan gedung kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang senilai Rp 48 miliar, akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi termasuk Jefri Bale,” tegas Mourest.
Menurut Kasi Dik, saat ini penyidik Tipidsus Kejati NTT Tengah mempersiapkan jadwal pemanggilan guna melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi dalam kasus dugaan Tipikor pembangunan gedung kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang senilai Rp 48 miliar.
“Saat ini masih disiapkan jadwal untuk dilakukan pemeriksaan saksi – saksi. Dan, dipastikan dalam waktu dekat akan dipanggil untuk diperiksa penyidik,” ujarnya
Sebelumnya, tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), berhasil menyita uang senilai Rp 100 juta dari tangan Direktur PT Parosai, Ridwan Efendi.
Uang senilai Rp 100 juta yang disita penyidik Tipidsus Kejati NTT dari tangan Ridwan Efendi melalui kuasa hukumnya terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan gedung kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang, Selasa 19 Agustus 2025.
Dengan adanya penyitaan itu, menunjukan bahwa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) melalui tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) serius dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di wilayah hukum Kejati NTT.
Tinggalkan Balasan