“Ini berdasarkan analisis kebutuhan di sekolah. Semua pembiayaan disampaikan kepada orangtua dan tidak ada keberatan dari 395 orangtua yang hadir pada saat rapat sosialisasi,” jelas Veronika.
Terkait hal ini, Wagub Johni mengatakan bahwa walau secara prosedural pungutan itu telah disetujui bersama, namun menurutnya pungutan itu terlampau besar dan berat bagi orangtua dengan tingkat kesulitan ekonomi yang bervariasi.
“Pungutan ini besar dan terlampau berat untuk orangtua yang ekonominya lemah. Ini mengusik perasaan publik, makanya ribut semua,” ucap Johni.
Di hadapan para Kepala Sekolah, mantan Kapolda NTT ini juga memaparkan sejumlah temuan terkait pungutan-pungutan di SMA, SMK, dan Madrasah di NTT yang dilaporkan oleh Ombudsman NTT.
Terkait hal ini, Wagub berharap agar para Kepala Sekolah harus lebih berempati kepada siswa dan orangtua siswa. Dalam hal melakukan pungutan, sejauh dimungkinkan secara aturan, ia mengimbau agar mempertimbangkan latar belakang ekonomi orangtua siswa.
“Kalau mau pungut, jangan sama ratakan. Lihat juga background orangtua. Lihat dengan kondisi ekonomi orangtua siswa. Ya, harus lebih berempati kepada siswa-siswa kita,” imbuhnya.
Tinggalkan Balasan