Kupang, KN– Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi NTT, secara resmi membuka Rapat Persiapan GTRA Tahun 2025 yang digelar di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi NTT, Rabu (11/6/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menekankan bahwa Reforma Agraria merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Reforma Agraria adalah bagian dari Asta Cita ke-6 Presiden dan Wakil Presiden RI, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ini menjadi prioritas dalam RPJMN 2025–2029,” ujar Melki.
Ia juga menjelaskan bahwa GTRA dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mempercepat dan menyinergikan pelaksanaan Reforma Agraria secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Saya mengajak seluruh anggota Tim GTRA Provinsi NTT untuk berperan aktif dalam mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. Rapat ini menjadi titik awal penguatan peran GTRA sebagai wadah koordinasi lintas sektoral yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan agraria di NTT secara sistematis dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi NTT, Fransiska Vivi Ganggas, menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan Reforma Agraria, terutama pada aspek penataan aset dan akses, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh komponen dalam GTRA, baik dari unsur pemerintah pusat, daerah, hingga akademisi, dapat bersinergi mewujudkan keadilan agraria dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rapat ini menandai komitmen bersama dalam mewujudkan Reforma Agraria sebagai instrumen penting untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTT. (Biro Adpim)