Permen ini menetapkan sejumlah kriteria dalam menentukan PLTU yang layak dipensiunkan, di antaranya kapasitas pembangkit, usia dan tingkat utilisasi, emisi gas rumah kaca, nilai tambah ekonomi, serta ketersediaan pendanaan dan dukungan teknologi baik dari dalam maupun luar negeri.
Pelaksanaan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU harus didahului dengan kajian yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan mencakup berbagai aspek, mulai dari teknis, hukum, komersial, hingga keuangan, termasuk sumber pendanaan. Selain itu, kajian juga harus mempertimbangkan prinsip tata kelola yang baik dan prinsip business judgement rules.
Keputusan percepatan pensiun dini juga harus memperhatikan keandalan sistem kelistrikan nasional, dampak terhadap biaya pokok penyediaan tenaga listrik, serta penerapan prinsip transisi energi berkeadilan.
Dengan demikian, sejalan dengan pelaksanaan peta jalan tersebut, semakin menggencarkan rencana pengembangan dan operasional pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), termasuk panas bumi di Flores, yang memiliki potensi sekitar 1.036 MW yang mampu mencukupi kebutuhan energi di masa depan.
Tinggalkan Balasan