Menurut Mikhael, hampir 70 persen anggaran pembangunan nasional masih berada di Pemerintah Pusat, sementara hanya sekitar 29 persen yang dialokasikan ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa.
Dengan keterbatasan fiskal di NTT, termasuk adanya beban cicilan utang dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di semua kabupaten/kota, langkah Gubernur Melki dinilai sebagai cara efektif untuk mengatasi kesulitan anggaran di daerah.
“Gubernur Melki tentu memahami keterbatasan fiskal NTT. Karena itu, satu-satunya cara untuk mendorong pembangunan adalah menarik sebanyak mungkin program dan anggaran dari pusat. Jika tidak, kepemimpinan Gubernur dan para bupati di periode ini akan menghadapi tantangan besar karena sebagian besar kabupaten di NTT mengalami tekanan fiskal yang berat,” jelasnya.
Mikhael juga menilai langkah ini sebagai upaya konsolidasi politik antara Gubernur Melki dan para bupati/wali kota di NTT.
Dukungan dari para bupati sangat penting karena hampir semua program pembangunan dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota, yang berada di bawah otoritas para bupati sebagai pemimpin wilayah otonomi.
Tinggalkan Balasan