Ketua Komisi III DPRD NTT Minta KRN Hentikan Lelang Jabatan Pengurus Bank NTT

Yohanes De Rosari. (Foto: Dok. Tim Media)

Kupang, KN – Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTT Yohanes De Rosari menanggapi polemik lelang jabatan Bank NTT, yang sedang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) Bank NTT.

Lelang jabatan pengurus Bank NTT khususnya Direktur Utama dan Komisaris ini, diprakarsai oleh Komisaris Independen Bank NTT yang juga berstatus sebagai KRN yaitu Frans Gana.

Menurut Yohanes De Rosari, pihaknya merasa aneh, karena sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama pengurus Bank NTT, sudah disepakati agar proses rekrutmen jabatan di Bank NTT menunggu pelantikan gubernur-wakil gubernur baru.

“Saya kaget baca berita itu. Ada apa ini? Dalam RDP (rapat dengar pendapat) sebelumnya, kami sudah minta agar seluruh proses rekrutmen jabatan di Bank NTT menunggu gubernur-wakil gubernur baru,” kata Ketua Komisi III DPRD NTT,  Yohanes Derosari kepada media, Kamis (16/1/2025).

Komisi III DPRD NTT yang bermitra dengan Bank NTT,  kata Derosari, meminta agar manajemen Bank NTT menghentikan seluruh proses rekrutmen jabatan, sambil menunggu gubernur-wakil gubernur dilantik.

“Kenapa terburu-buru? Ada apa ini? Pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur NTT kan tidak sampai sebulan lagi. Kita tunggu saja gubernur baru. Apalagi BUMD ini modal utamanya dari pemerintah daerah. Apalagi gubernur adalah pemegang saham pengendali di Bank NTT,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Ia juga menyesalkan manajemen Bank NTT yang kembali mengumumkan perpanjangan rekrutmen Komisaris Bank NTT, padahal sudah diingatkan tim transisi. “Tim transisi juga sudah ingatkan agar semua proses rekrutmen jabatan-jabatan di provinsi menunggu gubernur-wakil gubernur yang akan segera dilantik,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Paguyuban Maumere Kupang Dukung dan Bertekad Menangkan Melki-Johni di Pilgub NTT

De Rosari menyebut jabatan-jabatan di lingkup Pemda NTT, terutama di BUMD, rekrutmennya diserahkan kepada gubernur-wakil gubernur yang baru. Di antaranya dirut dan komisaris PT Flobamor,  dirut dan komisaris PT Kawasan Industri (KI) Bolok.  

“Karena modal perusahaan daerah ini hampir seratus persen dari Pemda NTT,” tandasnya. 

Sebelumnya, Gubernur terpilih NTT, Melki Laka Lena, menegaskan tidak tahu dan tidak atas persetujuan Melki-Johni  beredarnya surat pengumuman rekrutmen Komisaris Bank NTT.

“Tidak ada persetujuan dari kami. Saya dan Pak Johni sepakat bahwa semua proses pengisian pejabat di BUMD maupun Pemda baru akan diproses setelah pelantikan kami,” ujar Melki dengan tegas, Rabu (15/1/2025).

Seperti diketahui, surat tersebut mengumumkan perpanjangan pendaftaran untuk sejumlah jabatan penting di Bank NTT, termasuk Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Direktur Utama.

Periode pendaftaran awal berlangsung pada 19–25 November 2024 dan 26 November–3 Desember 2024. Sementara perpanjangan pendaftaran dibuka pada 31 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

Melki dan Johni, yang dijadwalkan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT pada awal Februari 2025, sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk menata ulang tata kelola BUMD dan memastikan proses seleksi pejabat dilakukan secara transparan dan profesional.

Melki memastikan akan mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil terkait pengumuman rekrutmen tersebut setelah dirinya resmi menjabat.

“Kami akan pastikan proses pengisian pejabat ini dilakukan dengan prinsip transparansi dan kepatutan, sesuai dengan visi kami untuk membangun NTT yang lebih baik,” tegasnya.  (tk/tim)