Dalam diskusi, Melki mengajak peserta untuk belajar dari berbagai sistem demokrasi, seperti pemilihan Sekretaris Jenderal PBB atau model pemilihan internal organisasi Muhammadiyah yang dimulai dari bawah hingga ke tingkat pusat.
“Diskusikan dulu soal Pilkada, baru kita masuk ke tema pileg dan pilpres. Kita perlu mencari format yang paling pas, khususnya untuk Pilkada dan Pileg di NTT, dengan tetap berpedoman pada sila keempat,” tambahnya.
Sebagai inisiator diskusi, Golkar NTT berharap hasil dari FGD ini dapat menjadi bahan pertimbangan publik di NTT maupun tingkat nasional. Tema yang diangkat tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi upaya serius untuk mengevaluasi sistem demokrasi di Indonesia.
“Ini adalah langkah awal. Hasil diskusi ini akan kami sampaikan ke masyarakat luas, baik di NTT maupun di tingkat nasional,” ujar Melki menutup acara.
Diskusi ini menjadi momentum penting bagi Golkar NTT untuk mendorong wacana perbaikan sistem demokrasi berbasis nilai-nilai Pancasila. (js/ab)
Tinggalkan Balasan