Kupang, KN – Warga Nusa Tenggara Timur harus akui bahwa demi akselerasi pembangunan di wilayah ini, peran pemerintah pusat menjadi kekuatan utama.
Dalam konteks politik, seorang Gubernur harus mampu melobi dan menjembatani korelasi pembangunan di daerah dengan pemerintah pusat. Secara politik Gubernur yang lahir dari rahim partai atau koalisi partai yang sama dengan presiden yang berpeluang mendapatkan kekuatan itu.
Pada titik ini tentu dibutuhkan seorang Gubernur yang tidak saja punya relasi bangus dengan pemerintah pusat, akan tetapi secara politik seorang Gubernur harus terlahir dari rahim politik yang sama dan sejalan dengan presiden.
Demikian sari pendapat dua pakar pendidikan Undana Kupang, Prof. Feliks Tan dan Dr. Marsel Robot yang dimintai komentar secara terpisah, Senin (11/11/2024).
“Dalam konteks NTT, tentu, kita butuh pemerintah pusat untuk memperhatikan NTT secara lebih serius. Perhatian itu tidak saja karena kewajiban pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah, namun kekuatan lobi seorang Gubernur, itu juga menjadi salah satu tolak ukurnya,” kata Prof. Feliks Tan.
Ia menegaskan, seorang Gubernur sebaiknya harus lahir dari rahim partai koalisi pemerintah pusat. Hal ini untuk memudahkan proses pembangunan di daerah.
“Justru lebih bagus kalau secara politik seorang Gubernur lahir dari rahim partai atau koalisi partai yang sama dengan presiden,” jelas Prof. Feliks Tan.
Menurutnya NTT butuh pemimpin yang mampu melobi pemerintah pusat untuk membuat yang terbaik untuk NTT. Ini penting, sebab NTT bagian dari Indonesia. Jika pintu lobi ke pusat tertutup, NTT bisa saja susah sendiri.
Pandangan lainnya disampaikan oleh Dr. Marsel Robot. Ia lebih menekankan pada aspek pendidikan. Menurutnya, Pendidikan merupakan urusan wajib negara. Karena merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi.
Oleh karena itu, negara dalam hal pemerintah pusat harus menjamin hak dasar warga negara. Dengan demikian, pusat harus mengalokasikan anggaran untuk menyenggarakan pendidikan yang berkualitas. APBD sangat tidak mungkin untuk membiayai penyelenggarakan pendidikan.
“Kita harus realistis, bahwa NTT sebagai salah satu provinsi termiskin ketiga di Indonesia sangat memerlukan uluran tangan pemerintah pusat. Kita tidak bisa menafikan peran pusat dalam pendanaan pendidikan di Nusa Tenggara Timur,” terangnya.
Ia menegaskan, peran Gubernur untuk mendatangkan dana pembangunan dari pusat itu sangat penting. “Selain ada regulasi kewajiban pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah. Lobi seorang Gubernur itu penting,” ungkap Dr. Marsel Robot.
Ia menambahkan, bagaimana membangun relasi dengan Presiden itu juga menjadi salah satu bagian strategis kemajuan pembangunan di daerah.
Menurutnya tugas daerah yang paling penting ialah; pertama, harus menjamin dan mengawasi penggunaan keuangan sektor pendidikan secara efisen dan tepat sasran.
Kedua, diperlukan regulasi tingkat daerah untuk mendorong keamjuan pendidikan, terutama bagaimana ekosistem literasi dibangun di lembaga satuan pendidikan. Ketiga, diperlukan sekolah-sekolah satelit di pinggir kota atau yang kualitas sama dengan pendidikan di kota.
“Model ini penting untuk pemerataan kualitas, sekaligus menghalangi urbanisasi siswa dari desa ke kota. Jika sekolah di kota melampaui kuota, maka akan terjadi penururan mutu secara signifikan. Keempat, diperlukan chasing atau pelatihan yang regular untuk menyegarkan model dan metode pembajaran yang ramah dengan kemajuan zaman,” ungkapnya.
Untuk diketahui, dalam Pilgub NTT kali ini, ada tiga paslon Cagub Cawagub yang akan bertarung. Cagub Cawagub 01 Ansy Lema dan Jane Natalia diusung PDI-P, Hanura, Partai Buruh dan PBB. Cagub dan Cawagub 02 Melki Laka Lena dan Johni Asadoma diusung 11 partai koalisi yang pada Pilpres 2024 lalu memenangkan Prabowo-Gibran. Sedangkan paslon cagub cawagub 03 Simon Kamlasi dan Andre Garu diusung PKB, PKS dan NasDem. (hj/tim)