Pakar Pendidikan Undana: Lebih Bagus Gubernur NTT Lahir dari Partai Koalisi Presiden

Kupang, KN – Warga Nusa Tenggara Timur harus akui bahwa demi akselerasi pembangunan di wilayah ini, peran pemerintah pusat  menjadi kekuatan utama.

Dalam konteks politik, seorang Gubernur harus mampu melobi dan menjembatani korelasi pembangunan di daerah dengan pemerintah pusat. Secara politik Gubernur yang lahir dari rahim partai atau koalisi partai yang sama dengan presiden yang berpeluang mendapatkan kekuatan itu.

Pada titik ini tentu dibutuhkan seorang Gubernur yang tidak saja punya relasi bangus dengan pemerintah pusat, akan tetapi secara politik seorang Gubernur harus terlahir dari rahim politik yang sama dan sejalan dengan presiden.

Demikian sari pendapat dua pakar pendidikan Undana Kupang, Prof. Feliks Tan dan Dr. Marsel Robot yang dimintai komentar secara terpisah, Senin (11/11/2024).

“Dalam konteks NTT, tentu, kita butuh pemerintah pusat untuk memperhatikan  NTT secara lebih serius. Perhatian itu tidak saja karena kewajiban pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah, namun kekuatan lobi seorang Gubernur, itu juga menjadi salah satu tolak ukurnya,” kata Prof. Feliks Tan.

Ia menegaskan, seorang Gubernur sebaiknya harus lahir dari rahim partai koalisi pemerintah pusat. Hal ini untuk memudahkan proses pembangunan di daerah.

“Justru lebih bagus kalau secara politik seorang Gubernur lahir dari rahim partai atau koalisi partai yang sama dengan presiden,” jelas Prof. Feliks Tan.

Menurutnya NTT butuh pemimpin yang mampu melobi pemerintah pusat untuk membuat yang terbaik untuk NTT. Ini penting, sebab NTT bagian dari Indonesia. Jika pintu lobi ke pusat tertutup, NTT bisa saja susah sendiri.

Pandangan lainnya disampaikan oleh Dr. Marsel Robot. Ia lebih menekankan pada aspek pendidikan. Menurutnya, Pendidikan merupakan urusan wajib negara. Karena merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi.

Oleh karena itu, negara dalam hal pemerintah pusat harus menjamin hak dasar warga negara. Dengan demikian, pusat harus mengalokasikan anggaran untuk menyenggarakan pendidikan  yang berkualitas. APBD sangat tidak mungkin untuk membiayai penyelenggarakan pendidikan.