Ia menegaskan, seorang Gubernur sebaiknya harus lahir dari rahim partai koalisi pemerintah pusat. Hal ini untuk memudahkan proses pembangunan di daerah.
“Justru lebih bagus kalau secara politik seorang Gubernur lahir dari rahim partai atau koalisi partai yang sama dengan presiden,” jelas Prof. Feliks Tan.
Menurutnya NTT butuh pemimpin yang mampu melobi pemerintah pusat untuk membuat yang terbaik untuk NTT. Ini penting, sebab NTT bagian dari Indonesia. Jika pintu lobi ke pusat tertutup, NTT bisa saja susah sendiri.
Pandangan lainnya disampaikan oleh Dr. Marsel Robot. Ia lebih menekankan pada aspek pendidikan. Menurutnya, Pendidikan merupakan urusan wajib negara. Karena merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi.
Oleh karena itu, negara dalam hal pemerintah pusat harus menjamin hak dasar warga negara. Dengan demikian, pusat harus mengalokasikan anggaran untuk menyenggarakan pendidikan yang berkualitas. APBD sangat tidak mungkin untuk membiayai penyelenggarakan pendidikan.
“Kita harus realistis, bahwa NTT sebagai salah satu provinsi termiskin ketiga di Indonesia sangat memerlukan uluran tangan pemerintah pusat. Kita tidak bisa menafikan peran pusat dalam pendanaan pendidikan di Nusa Tenggara Timur,” terangnya.
Tinggalkan Balasan