Bacagub NTT Melki Laka Lena Hadiri Rakornas dan Terima Rekomendasi dari PAN

Bacagub NTT Melki Laka Lena bersama Ketua DPW PAN NTT Ahmad Yohan dan peserta Rakornas PAN. (Foto: Istimewa)

Jakarta, KN – Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta (10/5/2024). Para bakal calon kepala daerah seluruh Indonesia dikumpulkan DPP PAN untuk menerima rekomendasi dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Salah satu di antara para bakal calon kepala daerah itu adalah Emanuel Melkiades Laka Lena. Ketua DPD I Golkar NTT yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu menerima rekomendasi dari DPP PAN sebagai salah satu bakal calon Gubernur NTT yang bertarung pada 27 Nopember 2024 mendatang.

Melki Laka Lena telah mendaftar sebagai salah satu bakal calon Gubernur NTT di DPW PAN pekan lalu. “Dalam pidato Ketum DPP PAN Pak Zulkifli Hasan kepada semua bakal calon bahwa PAN bagai matahari yang menyinari semua, tanpa membedakan dari mana asalnya atau latarnya. Sehingga PAN terbuka bagi semua orang dari berbagai latar belakang untuk mencalonkan diri melalui PAN. Setelah melihat rekam jejak, survei dan parameter lainnya, DPP PAN akan menentukan paslon yang bisa diusung dalam Pilkada se-Indonesia,” sebut Melki Laka Lena kepada wartawan, Jumat (10/5/2024).

Dikatakan Melki Laka Lena, semua kandidat yang mendaftar di DPW PAN menerima rekomendasi yang sama dari DPP PAN. “Setelah berfoto bersama Ketum DPP PAN Pak Zulkifli Hasan dengan para bakal calon kepala daerah provinsi se-Indonesia, kami bertemu dan ngobrol santai dengan Ketua DPW PAN NTT Pak Ahmad Yohan bersama Sekjen DPP PAN Pak Eddy Suparno dan Ketua DPP PAN yang juga Ketua Fraksi PAN DPR RI Pak Saleh Daulay yang ketiganya merupakan kolega sesama DPR RI,” kata Melki Laka Lena.

“Dari NTT yang telah mendaftar sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir tadi ada Ibu Emy Nomleni, Ibu Jane, dan Frans Aba. Teman-teman lain, saya tidak sempat lihat,” ujar Melki Laka Lena menambahkan.

Dikutip dari Kompas.id, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah disepakati. Tinggal sekitar tiga bulan lagi, masa pendaftaran calon kepala daerah akan dilaksanakan pada 27-29 Agustus mendatang.

Oleh karena itu, PAN telah mempersiapkan pemenangan pilkada dengan memberikan rekomendasi kepada sejumlah kader dan tokoh. PAN belum memberikan batasan rekomendasi yang diberikan untuk bakal calon kepala daerah yang ingin berkontestasi. Dengan demikian, rekomendasi untuk satu provinsi atau kabupaten/kota kemungkinan diberikan kepada lebih dari satu tokoh.

”Kami belum batasi satu provinsi dan kabupaten/kota rekomendasinya satu atau dua, karena kami belum tahu apakah PAN bisa mengajukan pasangan sendiri,” ujar Zulkifli saat Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pilkada 2024 di Jakarta, Jumat (10/5/2024).

Rakornas hari kedua itu turut dihadiri sejumlah bakal calon kepala daerah yang mendapatkan rekomendasi dari PAN, salah satunya mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Hadir pula sejumlah tokoh yang mendaftar pilkada melalui PAN, antara lain Airin Rachmi Diany serta Achmad Dimyati Natakusumah.

BACA JUGA:  PAN Pilihan Pertama Orias dan Sebastian Mendaftar untuk Maju Pilkada NTT 2024

Zulkifli menuturkan, masih ada waktu sekitar tiga bulan sebelum tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum. Waktu tersebut mesti dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para kader dan tokoh yang telah mendapatkan rekomendasi untuk meyakinkan PAN agar memberikan dukungan di pilkada. Kerja-kerja pemenangan, termasuk membangun koalisi dengan partai lain, mesti terus dilakukan.

DPP PAN nantinya akan melihat perkembangan elektabilitas tokoh-tokoh yang telah diberikan rekomendasi tersebut. Selain elektabilitas, faktor yang dipertimbangkan adalah rekam jejak, ketokohan, dan koalisi.

Jika ada lebih dari satu tokoh yang mendapatkan rekomendasi, nantinya akan mengerucut menjadi satu tokoh yang bakal diberikan dukungan di pilkada. ”Dalam memutuskan calon yang diusung tidak berdasarkan urusan pribadi. Kami ingin yang terbaik untuk daerah. Semua dekat, semua teman, semua sahabat,” ucap Zulkifli.

Anggota Tim Pilkada DPP PAN, Yandi Susanto mengatakan, ada lebih dari 1.200 orang yang melamar sebagai bakal calon kepala daerah ke PAN. Namun, DPP PAN baru memberikan rekomendasi kepada sekitar 400 bakal calon kepala daerah. Rekomendasi akan bertambah karena PAN belum memberikan rekomendasinya kepada tokoh yang ingin berkontestasi di beberapa daerah.

Adapun daerah yang rekomendasinya hanya diberikan kepada satu orang adalah daerah-daerah yang kepala daerahnya berasal dari kader PAN dan ingin maju lagi. Daerah-daerah itu seperti di Provinsi Jambi, Maluku Utara, dan Maros tidak dibuka pendaftaran calon kepala daerah secara terbuka. Maka, satu-satunya rekomendasi diberikan kepada petahana dari PAN agar mampu mempertahankan kemenangan di daerah tersebut.

Sementara daerah yang rekomendasinya lebih dari satu orang adalah di wilayah yang tidak ada petahana kepala daerah dari PAN. Selain itu, daerah yang bukan basis PAN dan tidak ada kader yang kuat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Selanjutnya, para bakal calon kepala daerah itu ditugaskan untuk, antara lain, mencari pasangan calon dan mendapatkan koalisi parpol lain untuk memenuhi syarat pencalonan di pilkada. Mereka juga diminta membangun komunikasi efektif dengan pengurus di berbagai tingkatan untuk menggerakkan mesin partai dan membuat program pemenangan pilkada.

”Rekomendasi kepada lebih dari satu tokoh justru memberikan ruang yang sama kepada seluruh kandidat, daripada sejak awal sudah ditentukan kepada satu nama, kecuali di wilayah yang petahana dari PAN,” kata Yandri.

Lebih jauh, lanjut Yandri, PAN akan mengevaluasi kerja-kerja pemenangan dari bakal calon itu. Jika dinilai memiliki potensi menang yang tinggi, rekomendasi akhir akan diberikan sehingga bisa mendaftar ke KPU. Koalisi yang dibentuk pun tidak harus berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) karena PAN terbuka terhadap semua peluang kerja sama di pilkada.

”Kami tidak memiliki hambatan dengan semua partai, baik yang ada di KIM, di parlemen, maupun parpol yang tidak ada di parlemen tetapi punya kursi di daerah,” ujar Yandri. (*/KN)