Ingin Jadi Bupati, Maksi Ngkeros Sebut Manggarai Sedang Tidak Baik-baik Saja

Ruteng, KN – Bursa kursi panas bupati Manggarai dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 saat ini banyak yang sudah mengincar dan mulai diramaikan sejumlah kandidat.

Sejumlah tokoh-tokoh akan turut meramaikan bursa Pilkada Manggari, salah satunya Ir. Maksimus Ngkeros.

Maksimus Ngkeros merupakan pria kelahiran Ruteng, 12 September 1962. Ia telah mengabdi selama 30 tahun menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Meski telah purna tugas, namun selama 19 tahun ia pernah menduduki jabatan Kepala Dinas di berbagai OPD, baik di kabupaten Manggarai maupun di Manggarai Timur.

Saat ini, sosok Maksi Ngkeros telah ramai di perbincangkan di kalangan usai mendaftarkan diri ke Partai Demokrat Manggarai pada 13 Oktober 2022 lalu.

Nama Maksimus Ngkeros bukan pertama kali muncul di bursa calon Bupati Manggarai. Dalam Pemilukada yang dihelat sebelumnya, namanya sering bertengger di barisan figur calon Bupati.

Pada November 2024 mendatang, Maksi Ngkeros kembali memutuskan untuk kembali bertarung di Pilkada. Ia maju karena keinginan dan niatnya pribadinya untuk membenahi daerah Manggarai kedepannya.

Menurut pengamatannya, situasi Manggarai saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini disampaikan usai ia mengelilingi dan berkunjung ke rumah warga masyarakat Manggarai.

“Setelah saya kunjungi ribuan rumah warga, bahwa banyak hal yang harus dibenahi, baik dari segi pembangunannya maupun dari segi tata kelola pemerintahan,” kata Maksi kepada Koranntt com, Jumat (5/04/2024) di kediamannya.

Ia menjelaskan, dari segi tata kelola pemerintahan, Pemda saat ini perlu dibenahi kembali, artinya keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan regulasi harus dibenahi kembali.

Maksi mencontohi bagaimana ASN menggugat pemerintah daerah di PTUN sampai MA, akibatnya keputusan yang salah harus dibenahi.

Kemudian dari segi pembangunan, kata dia, bahwa dengan dalil maju di Pilkada 2024, kebijakan-kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar itu wajib diprioritaskan.

“Urusan Pemerintah Daerah itu ada undang-undangnya (UU 23 tahu 2014) itu acuan kita, tugas dan wewenangnya sudah jelas disana, alat ukurnya sudah jelas. Nah kondisi Manggarai saat ini misalnya, indeks pembangunan manusia itu menjadi ukuran utama, sampai sejauh mana tingkat pembangunan di suatu daerah, apalagi di Manggarai masih kategori rendah,” sebutnya.