Ia menyampaikan, integrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk segera dilaksanakan.
Oleh karena itu, paradigma ekonomi hijau perlu dikedepankan oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.
Pembangunan ekonomi hijau di Nusa Tenggara Timur, menurutnya, mencakup upaya untuk meningkatkan produksi sektor pertanian dan kehutanan dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan melalui penguatan kemitraan antara sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerhati konservasi dan masyarakat sipil.
Nusa Tenggara Timur telah menghadapi momentum yang tepat untuk memulai transformasi menuju pertumbuhan ekonomi hijau melalui dukungan politis, jaringan kerja, dan sumber daya alam yang melimpah.
Penyusunan Masterplan GGP NTT yang menjadi output ke depan, perlu mempersiapkan beberapa hal yakni aspek hukum, Integrasi dalam dokumen perencanaan, dan mempersiapkan aspek kelembagaan.
Pendekatan aspek hukum akan menjadi payung hukum dari implementasi ekonomi hijau, integrasi dengan dokumen perencanaan akan menjadi perekat sekaligus benang merah arah pembangunan lingkungan di Provinsi NTT, dan pendekatan kelembagaan dimana saat ini dipersiapkan Tim Pertumbuhan Ekonomi Hijau, akan memastikan sinkronisasi kebijakan antar lembaga di Provinsi NTT.
Melalui perencanaan yang baik, Nusa Tenggara Timur bukan hanya akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi hijau namun juga bisa menjadi teladan serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDG’s) bagi provinsi-provinsi lain i Indonesia.
Menurut Dr. Sonya Dewi, Director of Asia ICRAF, ICRAF dan Land4Lives siap untuk bekerjsama dan mendukung proses pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya untuk proses RPJPD – RPJMD, KLHS RPJPD – RPJMD dan RPDAST.
“Dalam rangkaian proses ini, strategi pembangunan ekonomi hijau sangat diperlukan dan integrasinya ke dalam dalam perencanaan pembangunan daerah yang berbasis implementasi satu data Indonesia tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur akan merupakan komponen yang sangat penting,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan