Kupang, KN – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT menyarankan 3 Pemda untuk memangkas anggaran senilai Rp125 Miliar.
Jumlah ini lebih sedikit dibanding tahun 2022, di mana BPKP NTT melakukan penyelamatan dan penghematan anggaran sekitar Rp189 Miliar.
Kepala BPKP NTT Sofyan Antonius mengatakan, pemangkasan anggaran ini dalam rangka penghematan keuangan daerah, karena tidak sesuai dengan program pembangunan.
“Khusus untuk tahun 2023 ini, di semester pertama kemarin, evaluasi perencanaan di luar penyelamatan itu, ada sekitar Rp125 Miliar untuk Provinsi NTT, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Belu,” kata Sofyan kepada wartawan, Selasa 30 Mei 2023, usai upacara HUT ke-40 BPKP di Kantor BPKP Provinsi NTT.
Usulan pemangkasan anggaran ini telah disampaikan oleh BPKP NTT kepada pemerintah daerah, sejak masa penganggaran APBD.
Sofyan juga menampik adanya potensi penyelewengan anggaran, karena usulan revisi anggaran dalam rangka penghematan sudah disampaikan sejak awal.
“Untuk perencanaan, belum ada penyelewengan. Kalau tidak kita sampaikan, maka ada kemungkinan terjadinya fraud,” tegas Sofyan.
Ia menambahkan, fungsi BPKP saat ini adalah asurance dan consulting. Sehingga BPKP tidak hanya mengaudit, tapi lebih cenderung sejak awal memberikan saran untuk perbaikan. Termasuk salah satunya evaluasi perencanaan penganggaran.
Tahun ini, BPKP NTT akan bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengawasi penggunaan anggaran Pemilu 2024 di KPU maupun Bawaslu. (*)