Bank NTT Luncurkan Pembayaran Pajak Online di Kabupaten Manggarai

Ruteng, KN – PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) meluncurkan pembayaran pajak daerah secara online di Kabupaten Manggarai, Senin 29 Agustus 2022.

Launching pembayaran pajak secara online di Kantor Bupati Manggarai ini, ditandai dengan simulasi penyetoran pajak oleh Bupati Manggarai, Herybertus G. L Nabit.

Bupati Hery yang didampingi oleh Direktur Utama Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho, akhirnya berhasil menyetor pajak, bertanda pembayaran pajak di Manggarai bisa dilakukan secara online.

Launching dan simulasi ini disaksikan oleh Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut, Staf Khusus Gubernur NTT Pius Rengka, Kadis Pertanian Provinsi NTT Lecky Koli, Pemimpin Cabang Bank NTT Ruteng Jemmi Romi D. Radjalangu, para pimpinan OPD, para Camat se-Kabupaten Manggarai, serta pejabat Bank NTT Cabang Ruteng.

Direktur Utama Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho mengatakan pembayaran pajak secara online bertujuan untuk menopang kelancaran pembayaran pajak di seluruh wilayah NTT.

Menurutnya, pembayaran pajak yang bisa dilayani melalui kanal pembayaran digital Bank NTT adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 9 pajak daerah lainnya, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dengan program pembayaran pajak secara online ini, maka Bank NTT telah ikut serta membangun Kabupaten Manggarai melalui fasilitas-fasilitas digital yang dimiliki.

“Ini merupakan kewajiban Bank NTT ikut membangun Kabupaten Manggarai, Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dan juga Indonesia,” kata Alex Riwu Kaho kepada wartawan.

Nantinya pembayaran pajak secara online bisa dilakukan melalui Teller di Kantor Bank NTT, ATM Bank NTT, Mobile Banking, serta kanal digital Bank NTT lainnya yakni EDC, dan B’Pung Mobile Bank NTT.

“Kami mempermudah jangkauan masyarakat, dengan menyediakan layanan pembayaran pajak secara online,” tegasnya.

Dirut Bank NTT menambahkan, selain mempermudah pembayaran pajak dengan sistem online, Bank NTT dan Pemkab juga sukses menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah berupa pajak bisa dilaksanakan secara transparan.