“Aksi ini membutuhkan pihak Pemda dan DPRD Sumba Barat Daya untuk dijadwalkan secara bersama-sama, pasca cuti bersama,” terangnya.
Ia menyayangkan sikap cuek Bupati dan Ketua DPRD yang tidak ingin menemui masa aksi. Sehingga Yeremias menilai bahwa pemerintah dan DPRD tidak mampu menyelesaikan persoalan buruh di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).
“Bupati dan Ketua DPRD tidak mampu atasi persoalan buruh, sehingga mereka tidak bersedia menemui masa aksi. Ini catatan penting bagi masyarakat, untuk melihat dan mencermati sendiri kinerja pimpinan kita sekarang ini,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Peduli Kemanusiaan, Fredi Ghoghi, menegaskan, pihaknya mendatangi Polres Sumba Barat Daya, Kantor DPRD dan Kantor Bupati karena mereka menilai ketiga titik itu menjadi bagian penting dalam menangani para buruh.
“Tiga titik ini merupakan bagian penting dan sangat krusial dalam penanganan kaum buruh kita di Sumba Barat Daya,” tegas Fredi Ghoghi.
Berikut Pernyataan Sikap Aliansi:
Tinggalkan Balasan