Lalu bagaimana tanggapan Bank NTT terkait respon positif dan permintaan yang disampaikan Bupati Nagekeo? Kepada media juga di kampus bambu, Bajawa, Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho mengatakan apa yang dilakukan Bupati Nagekeo saat ini telah melalui pertimbangan berdasarkan kondisi rill yang terjadi.
Diakuinya bahwa ketika pandemi dan seroja, terjadi keterpurukan berbagai sisi kehidupan, baik spiritual, kesehatan, pendidikan, teknologi dan aspek-aspek lainnya.
Aspek-aspek ini tidak bisa dipilah karena menjadi satu mata rantai. Dalam semua aspek itu ada aspek yang berpengaruh dan menjadi penggerak yaitu ekonomi. Sejauh ini Bupati Nagekeo menurutnya sudah mendalami itu semua.
Karena tu menurut Alex, perlu mereengineering kembali sistem tata kelola kebijakan dengan mengatur sistem keuangan dengan lebih baik.
“Bank NTT ini milik pemerintah. Dalam pengalaman dan pilihan-pilihan Pak Bupati ternyata dalam fungsi Bank NTT sebagai Bank Pembangunan Daerah mampu jadi mitra yang baik untuk mengakselerasi berbagai program-program kerja atau kebijakan sehingga bisa terimplementasi dan bermanfaat politik bahkan bisa berkontribusi bagi masyarakat, pemerintah, bank dan swasta,” jelasnya, dan menambahkan sebagai bank milik pemerintah, maka pemerintah bisa mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan ketika ada sesuatu yang bisa menganggu dengan kewenangan yang dimiliki bisa menstabilkan sistem ekonomi yang dibangun.
Karena itu Bank NTT sebagai Bank Pembangunan Daerah tidak saja melaksanakan fungsi intermediasi bank secara umum tapi lebih sebagai Agent of Development harus bisa menterjemahkan dan menjaga kepercayaan dengan menyesuaikan berbagai kepentingan jasa layanan perbankan baik oleh masyarakat, pemerintah yang customize. Baik di desa, Kecamatan, dan kabupaten tapi tanpa keluar dari rel atau regulasi.
“Komplain harus, mitigasi harus. Apalagi dunia digital dan teknologi banyak hal dipermudah tapi sisi aman harus tertata dengan baik. Bank NTT bisa beradaptasi dengan hal-hal tersebut.
Tinggalkan Balasan