“Nanti pak bupati agar tidak boleh membagi traktor langsung ke masyarakat. Kesalahan kita itu, membagikannya kepada masyarakat. Lalu ada orang yang kerja habis dan stop alatnya. Kita tidak berada pada satu konsolidasi desain program yang baik dan tepat karena itu kita harus konsolidasi semua, tarik semua dan kita buat dalam satu organisasi pelayanan pengolahan lahan. Supaya kita bisa fokus semua,” ungkap VBL.
Masih menurut Viktor, Pemprov NTT terus bergerak maju dengan program TJPS ekosistem pembiayaan yang baru, yakni alat berat, benih, pupuk serta offtaker disiapkan dan masyarakat hanya diminta bekerja dan mendapatkan keuntungan Rp28 Juta setiap satu hektar.
“Masyarakat hanya menanam saja. Para Kades dan camat hanya mendampingi masyarakat untuk menanam. Itu langkah terbaru yang kami siapkan dalam ekosistem pertanian yang kami sebut dengan membangun wirausaha mandiri. Saat ini kita butuh lahan sebanyak-banyaknya untuk TJPS ekosistem baru,” tutup VBL. (HUMAS BANK NTT)
Tinggalkan Balasan