Ruteng, KN – Belasan warga Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai datangi Kantor Dinas Sosial Ruteng Kabupaten Manggarai, Selasa 1 Maret 2022.
Belasan warga tersebut merupakan warga yang telah terdaftar dalam Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Mereka datang untuk mencari solusi dan mencari tahu apa penyebab atau alasan yang hingga kini belum menerima bantuan PKH.
Kepada KORANNTT.com, mereka menyampaikan bahwa sejak tahun 2021 mereka belum menerima bantuan PKH hingga memasuki tahun 2022 pada tahap 2 dan 3.
Warga mempertanyakan kejelasan lantaran mereka mengaku kesal belum mendapatkan bantuan sosial PKH dari pemerintah pusat, padahal mereka tercatat penerima dan terakomodir sebagai warga miskin.
Mereka juga mengaku, sebelumnya telah menerima pada tahap awal sejak terdaftar dalam Kelompok KPM PKH
Apalagi dalam situasi yang saat ini sedang dalam pandemi covid-19, sehingga masih banyak membtuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.
Tidak hanya itu, warga juga mengakui bahwa sebelumnya pihaknya telah berkonsultasi dengan pihak Pendamping PKH Kecamatan Ruteng untuk memberikan kejelasan atau bahwa alasan untuk tidak menerima.
Namun pihak pendamping menyampaikan untuk diminta bersabar. Atas dasar jawaban tersebut warga kemudian tidak puas sehingga mengambil langkah untuk datangi kantor Dinsos
“Kami hanya menerima tahap pertama dan kedua. Tahap tiga dan empat (tahun 2021), kami sudah tidak terima lagi. Bahkan, tahun 2022 juga kami tidak menerima,” tutur salah satu keterwakilan dari warga Oviana kepada kepada KORANNTT.com, pada selasa sore.
Oviana mengaku bahwa sejak awal tidak terima untuk PKH ini pihaknya sudah menyampaikan kepada pendamping PKH kecamatan Ruteng
“Pendamping bilang bahwa tunggu saja mama, ini bertahap. Mama bersabar saja, nanti akan cair juga,” lanjutnya Oviana meniru ucapan pendamping kala itu.
“Dia (pendamping) tadi bilang bahwa bersabar saja dulu karena masih diusulkan ke pemerintah pusat di Jakarta,” lanjutnya meniru ucapan pendamping PKH.
Ia pun berharap kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai yang dalam hal ini Dinas Sosial untuk segera memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait PKH yang hingga kini tak kunjung jelas.
“Harapannya supaya ada kejelasan terhadap persoalan ini dan tetap diakomodir oleh pemerintah karena kami ini adalah orang miskin,” tutupnya.
Pasca pihak wartawan mencoba untuk meminta klarifikasi dari pihak pendamping PKH Kecamatan Ruteng, namun pendamping tersebut enggan berkomentar hingga diminta untuk diarahkan langsung ke kantor Dinsos
“Kaka langsung ke dinas sosial saja,” ucap pendamping PKH Kecamatan Ruteng yang bernama Yolan dengan singkat kepada wartawan.
Sementara Kepala Dinas Sosial melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Ivan Geor kepada wartawan menyampaikan pada Januari hingga Maret 2021, pihaknya diperintahkan untuk memperbaiki data diri penerima.
“Ada sekitar 56.000 jiwa dan ditambah 146.000 jiwa penerima Bansos dari pusat. Kenapa diperintahkan untuk diperbaiki karena data dirinya belum cocok dengan Dukcapil pusat,” jelasnya.
“Teman-teman memang sudah memperbaiki data itu tetapi sedang menunggu jawaban dari pusat. Karena Daerah hanya diperintahkan untuk memperbaiki data KPM. Kami sudah memperbaiki itu dan sudah mengusulkannya kembali,” lanjutnya menambahkan. (*)