Program Pemprov NTT yang Bisa Diakses Masyarakat
Yeni Veronika menjelaskan, banyak program Pemerintah Provinsi NTT yang bisa dihadirkan di Kabupaten Manggarai Barat. Karena program pemerintah dari pusat memiliki sinergitas hingga ke desa, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat yang ada di daerah.
“Sehingga desa ini bisa maju lebih baik lagi. Di provisi terdapat banyak bantuan pemberdayaan masyarakat, terlebih pada sektor pertanian, peternakan, sosial, dan perikanan,” terangnya.
Pada tahun 2022 mendatang, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai banyak bantuan kepada masyarakat terlebih pada sektor peternakan. Diantaranya, babi, sapi, ayam, dan kambing, namun harus melalui aturan dan mekanisme yang benar.
“Kalau masyarakat membutuhkan bantuan dari provinsi, syaratnya harus buat kelompok, dan proposal penawaran. Untuk proposal, nanti orang dinas yang menuntun cara membuatnya, agar sesuai mekanisme, sehingga permintaan itu bisa terpenuhi,” ungkapnya.
“Proposal yang akan diajukan juga harus mempunyai Surat Keputusan yang ditandatangani langsung oleh kepala desa. Karena setiap akhir tahun ada pemeriksaan dari BPK,” jelasnya menambahkan.
Selain pada sektor peternakan, masyarakat juga bisa mengakses program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dimana satu kelompok bisa mendapatkan dana sebesar Rp10 juta rupiah, serta traktor bagi masyarakat yang memiliki lahan pertanian seperti sawah.
Dia menerangkan, sebagai anggota DPRD, ia hanya bertugas untuk menerima usulan dan aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan kepada lembaga eksekutif, demi kepentingan masyarakat, khusunya dapil 4. Yaitu Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur.
“Namun urusan fisik secara teknis merupakan tanggung jawab pemerintah. Kami sebagai DPRD hanya berjuang untuk kepentingan masyarakat. Karena kami adalah jembatan aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi,” jelasnya.
Yeni menegaskan, bagi pemerintah, baik kabupaten maupun desa wajib membagikan bantuan yang telah disalurkan untuk kebutuhan masyarakat, dan harus tepat sasaran. Karena banyak masyarakat keluhkan bantuan yang diberikan tidak adil.
Tinggalkan Balasan