Kupang, KN – Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah Provinsi NTT untuk harus lebih kreatif dan inovatif dalam penggunaan APBD.
Desakan ini disampaikan, karena realisasi pelaksanaan belanja Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 29 Oktober 2021 baru mencapai sebesar Rp3.960.197.937.585, atau 57,56%.
Juru bicara fraksi PAN DPRD NTT Jimur Siena Katrina mengatakan, serapan anggaran belanja tahun ini masih sangat rendah, padahal jangka waktu pelaksanaan program tinggal 2 bulan.
“Fraksi PAN mendesak pemerintah agar lebih serius dalam pengendalian target realisasi belanja anggaran berjalan yang tinggal 2 bulan saja, agar tidak menjadi penghambat pada tahun anggaran 2022,” kata Jimur Siena Katrina kepada wartawan, Senin 29 November 2021.
Terhadap persoalan ini, fraksi PAN juga meminta agar pemerintah Provinsi NTT harus lebih kreatif dan inovatif, sehingga realisasi belanja pada tahun 2022 nanti bisa lebih baik dari tahun ini.
Anggota DPRD NTT Komisi III ini juga menilai saat ini banyak program yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTT belum mencapai hasil yang memuaskan masyarakat.
“Kalau bisa dari kegagalan itu, mereka harus lebih berani lagi mengambil keputusan yang pas, untuk meningkatkan PAD yang lebih besar di tahun 2022. Hal ini bisa membawa masyarakat NTT menuju kesejahteraan dan dijauhkan dari ketertinggalan,” ungkap Jimur Siena.
Ia mencontohkan, ada beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi NTT seperti budidaya ikan kerapu, yang dinilai belum memberikan dampak positif untuk masyarakat.
Selain itu, fraksi PAN juga menilai aset pemerintah Provinsi NTT yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota belum ditertibkan secara baik oleh pemerintah.
“Harusnya aset itu dimanfaatkan, sehingga dapat meningkatkan PAD Pemprov NTT, karena aset itu sangat banyak yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota. Tetapi justru dibiarkan begitu saja,” tegas Jimur Siena.
Ketua DPD PAN Manggarai ini menambahkan, untuk menertibkan aset, pemerintah harus melakukan pemutahiran data kendaraan secara berkala, karena penertiban aset kendaraan di NTT masih sangat kurang.
“Masih banyak kendaraan plat merah yang sudah rusak, tetapi tetap tercatat di badan aset. Sehingga wajib dilakukan pemutahiran setiap tahun, agar data yang kita miliki itu akurat,” tandasnya.
Fraksi PAN DPRD NTT dalam pemandangan akhir juga terus mendorong pemerintah untuk berani membuat kebijakan; berani membuat keputusan; berani melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan.
Keberanian pemerintah ini akan menjadi sebuah kekuatan yang optimal apabila didukung oleh semua komponen, baik unsur pemerintahan dan masyarakat.
“Untuk memastikan sikap optimistik itu, Fraksi PAN mendorong Pemerintah melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, menggali dan mengoptimalkan sumber penerimaan, memperbaiki perencanaan, memberikan insentif terhadap pengelola pendapatan daerah yang berkinerja tinggi, dan melebihi target serta menyediakan fasilitas pendukung yang memadai,” tandas Jimur Siena. (*)