Lebih jauh menurut Alex, modal inti yang sudah terkumpul hingga hari ini tercatat sudah mencapai Rp 1, 940 Triliun dan masih ada beberapa Pemda lagi termasuk Pemkot Kupang yang belum menyetornya. “Karena itu kami menanti penyertaaan modalnya.”
Saat itu, Dirut Alex juga menjelaskan bahwa Bank NTT pun berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan untuk ekspansi dana PEN. “Dua kali kita dipercayakan dan sudah dua kali kita penuhi. Pertama Rp1 M, kita ekspansi 200 %, yang kedua juga Juni kemarin kita dikasi Rp 100 M dan sudah ekspansi sebesar Rp 200 M. Dari dua siklus ini kita sudah memenuhi komitmen dengan Kemenkeu.” Sementara terkait kontainer ATM, dia menjelaskan bahwa didesain untuk nantinya bisa bersinergi dengan Pemkot Kupang untuk layanan smart city.
Karena itu pihaknya terbuka dengan Pemkot Kupang untuk bekerjasama dalam layanan administrasi kependudukan.
Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja dalam sambutanny menegaskan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan BI yakni mendorong sektor-sektor produktif yang resikonya rendah.
Baik dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Kedua, yang dilakukan oleh BI, OJK, Bank NTT maupun lembaga non perbankan adalah memberikan Akses keuangan melalui TPAKD. Ketiga, BI mendorong berupa digitalisasi ekonomi dan keuangan.
“Kali ini kita dorong Bank NTT melakukan digitalisasi keuangaan, salah satunya melalui layanan ATM dan berbagai sistem pembayaran. Bank Indonesia menciptakan sistem ini sehingga digitalisasi ekonomi dan keuangan bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Triwulan kedua pertumbuhan ekonomi sudah 4,22, walau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi secara nasional, yakni 7,07 tetapi ini memberikan indikasi yang cukup kuat bahwa kita sudah mulai on the track,” tegas Ariawan Atmaja.
Di samping menciptakan ekosistem sistem pembayaran, Bank Indonesia menurutnya sudah menyusun blue print sistem pembayaran. Termasuk QRIS menjadi bagian dari implementasi sistem pembayaran. Berikutnya, BI pun mendorong digitalisasi dan elektronifikasi sistem pembayaran di Pemda.
Tinggalkan Balasan