Larantuka, KN – Perang di wilayah Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT saat ini, memantik perhatian sejumlah pihak. Bukan hanya soal perang tanding dua suku Narasaosina dan Bele Waiburak untuk membuktikan kebenaran batas tanah ulayat dengan pertumpahan darah, tetapi soal tanggung jawab moral kepemimpinan di Nusa Tenggara Timur dan khusunya Kabupaten Flores Timur.
Pemerintah Flotim diingatkan untuk jangan bertindak bodoh dalam menanggapi dan menyelesaikan Perang ini. Pernyataan Bupati Flotim untuk tidak bertanggung jawab atas perang dan korban adalah sebuah gambaran kepemimpinan Flotim sedang mengalami erosi tanggung jawab moral.
“Sebagai pemimpin tidak boleh mengeluarkan statement yang melukai hati warganya sendiri. Tidak bisa melemparkan persoalan perang menjadi tanggung jawab warganya. Untuk apa jadi pemimpin? Seharusnya pemerintah lebih bijak untuk menanggapi dan mencari solusi atas perang warganya,”kata Alvin Lamaberaf Pemerhati masalah Komunikasi dan Sosial, Jumat (15/5/2026).
Mantan Wartawan Kriminal Tribun Batam ini mengatakan, Pemda Flotim harus melihat lebih dalam akar persoalan pemicu terjadinya perang tersebut.
“Masalahnya itu karena ketidakjelasan batas wilayah adat, tumpang tindih pemanfaatan lahan di tanah ulayat yang secara history adalah milik Narasaosina. Jadi jangan bertindak bodoh seolah olah warga Narasaosina yang salah. Mereka mempertahankan tanah ulayat yang jelas dalam sejarah sukunya. Bupati harus netral melihat hal ini,” kata Alvin.
Tinggalkan Balasan