Kupang, KN — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmennya untuk memastikan pengembangan panas bumi (geothermal) di wilayahnya membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Uji Petik Satgas Penyelesaian Masalah PLTP di Flores, yang digelar di Hotel Harper, Kupang, Jumat (4/7/2025).
Dalam forum yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan itu, Gubernur Melki menegaskan pentingnya mendengarkan suara masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Ia menyoroti bahwa pengelolaan panas bumi harus dilakukan secara adil, lestari, dan inklusif, tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Rapat ini penting agar kita tidak mengabaikan suara masyarakat, baik yang mendukung maupun yang kritis. Kita harus jujur melihat realitas di lapangan. Yang sudah baik kita lanjutkan, yang bermasalah kita benahi bersama,” tegas Melki.
Evaluasi Proyek Bermasalah
Gubernur menyoroti beberapa proyek yang masih bermasalah, seperti PLTP di Mataloko, Kabupaten Ngada, yang menurutnya sempat menjadi mimpi buruk akibat buruknya tata kelola. Ia menegaskan, proyek geothermal tidak boleh hanya menguntungkan investor, sementara masyarakat sekitar masih kesulitan mendapatkan akses dasar seperti air bersih, listrik, dan infrastruktur jalan.
“Kami tidak ingin proyek PLTP hanya jadi keuntungan bagi investor, sementara rakyat di sekitarnya tetap susah akses air, listrik, jalan, atau bahkan masih tinggi stunting-nya. Ini tidak masuk akal,” ujarnya dengan nada tegas.
Gubernur juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi terbaik, transparansi pembagian hasil, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berdampak nyata.
Dukungan Akademisi dan Satgas Independen
Untuk mengawal isu panas bumi secara objektif, Pemerintah Provinsi NTT telah membentuk satuan tugas independen yang terdiri dari akademisi lintas kampus di NTT. Tim ini telah melakukan uji petik terhadap enam titik proyek panas bumi, termasuk PLTP Sokoria, Ulumbu, Mataloko, dan Wae Sano.
“Kami ingin semua yang terlibat, pemerintah, perusahaan, akademisi, masyarakat, duduk bersama, mendengar apa adanya, dan menyelesaikan ini secara transparan,” tambah Melki.
Potensi Besar, Realisasi Masih Rendah
Sejak ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi oleh Kementerian ESDM pada 2017, Flores menyimpan potensi panas bumi sebesar 820 megawatt (MW) dari total 1.149 MW potensi geothermal di NTT. Namun, pemanfaatannya masih sangat rendah, baru mencapai sekitar 20,5 MW atau 1,78 persen dari total potensi.
“Kita tidak ingin pembangunan PLTP menyisakan ketidakadilan, merusak lingkungan, atau meninggalkan masyarakat dalam kesulitan. Geothermal ini harus jadi rahmat, bukan kutukan,” tegas Gubernur.
Pemprov Siap Jadi Penjaga Keadilan Energi
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma turut menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus menjadi fasilitator utama dalam proses transisi energi, dengan pendekatan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“Transisi energi bukan sekadar soal teknologi dan investasi, tetapi soal nasib manusia. Rakyat kami tidak boleh hanya jadi penonton, apalagi korban,” ujar Johni.
Ia menambahkan, kerja sama lintas sektor sangat penting untuk menyelesaikan masalah PLTP yang ada, termasuk melibatkan pemerintah daerah, LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Dukungan Pemerintah Pusat
Dalam sambutannya secara virtual, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Prof. Eniya Listiyani Dewi, mengapresiasi sinergi yang dibangun oleh Pemprov NTT. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat menempatkan Flores sebagai titik strategis dalam agenda transisi energi nasional.
“Ini baru tahap awal. Kita perlu terus berdialog dan menata solusi terbaik bagi masyarakat Flores. Jangan buru-buru ambil keputusan,” ujarnya.
Prof. Eniya juga menekankan pentingnya diskusi lanjutan untuk memastikan geothermal menjadi sumber energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM RI, Prof. Eniya Listiyani Dewi (secara virtual), Direktur Utama PT Geo Dipa Energi, Gigih Udi Atmo, serta perwakilan Forkopimda NTT serta kepala daerah dari Flores dan Lembata.
Rapat koordinasi ini menampilkan hasil laporan uji petik dari tim akademisi lintas kampus, yang telah melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan atas pengembangan enam titik PLTP di Flores dan Lembata, termasuk PLTP Sokoria, Ulumbu, Wae Sano, dan Mataloko. (jp/ab)
