Kupang, KN – Meski pertumbuhan ekonomi NTT mencapai 3,73%, Fraksi Demokrat menilai capaian itu belum cukup mengurangi angka kemiskinan. Dalam sidang paripurna DPRD, mereka mendorong arah pembangunan baru yang berbasis potensi daerah seperti perikanan, tenun, dan peternakan.
Demikian pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTT, Rabu, 5 Juni 2025.
Dalam pandangan tersebut, Fraksi Demokrat memberikan apresiasi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan serta raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, namun juga menyampaikan sejumlah catatan kritis dan solusi perbaikan.
Dalam pidato politik yang dibacakan oleh Juru Bicara Fraksi Demokrat, Astria Blandina Gaidaka, disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban tidak boleh dipandang sekadar dokumen administratif, melainkan harus menjadi alat evaluasi yang jujur dan akuntabel atas kinerja pemerintahan daerah.
“WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana menuju pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Astria.
Sorotan Terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah
Fraksi Demokrat menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi yang hanya 44,80 persen, meski total pendapatan daerah mencapai Rp4,83 triliun atau 96,75% dari target.
Fraksi mendorong reformasi sistem retribusi dengan pendekatan digital serta penguatan sektor lokal yang belum tergarap optimal, seperti pariwisata agro dan BUMDes.
Di sisi belanja, Fraksi mencatat realisasi belanja daerah sebesar 91,76% dan adanya surplus anggaran sebesar Rp100,1 miliar.
Namun, penurunan belanja modal hingga 14,06% menunjukkan masih adanya proyek strategis yang tidak berjalan maksimal.
Fraksi mendorong perbaikan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan sistem peringatan dini bagi program-program rawan gagal serap.
Kritik atas Perencanaan Anggaran dan SILPA
Tinggalkan Balasan