Kupang, KN – Meski pertumbuhan ekonomi NTT mencapai 3,73%, Fraksi Demokrat menilai capaian itu belum cukup mengurangi angka kemiskinan. Dalam sidang paripurna DPRD, mereka mendorong arah pembangunan baru yang berbasis potensi daerah seperti perikanan, tenun, dan peternakan.
Demikian pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTT, Rabu, 5 Juni 2025.
Dalam pandangan tersebut, Fraksi Demokrat memberikan apresiasi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan serta raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, namun juga menyampaikan sejumlah catatan kritis dan solusi perbaikan.
Dalam pidato politik yang dibacakan oleh Juru Bicara Fraksi Demokrat, Astria Blandina Gaidaka, disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban tidak boleh dipandang sekadar dokumen administratif, melainkan harus menjadi alat evaluasi yang jujur dan akuntabel atas kinerja pemerintahan daerah.
Tinggalkan Balasan