Kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) menjadi Rp262,8 miliar, meningkat lebih dari 100% dari tahun sebelumnya, menurut Fraksi Demokrat menunjukkan lemahnya perencanaan dan penyerapan.

Mereka mengusulkan adanya audit atas sumber SILPA dan pembuatan SILPA Tracking Dashboard sebagai sarana pemantauan publik.

Aset Daerah dan Kinerja BUMD Disorot

Meski nilai aset daerah naik menjadi Rp12,3 triliun, Fraksi Demokrat mengingatkan pentingnya memastikan aset tersebut produktif.

Mereka mendorong sertifikasi aset tidak bergerak serta audit menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk kemungkinan merger atau likuidasi BUMD yang tidak produktif.

Masalah Ekonomi Makro dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi NTT yang mencapai 3,73% dinilai belum memadai, terutama karena masih di bawah rata-rata nasional dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di angka 19,48%.

Fraksi Demokrat mendorong strategi berbasis potensi lokal seperti perikanan, tenun ikat, peternakan, dan hortikultura.

Selain itu, mereka juga mengusulkan pembentukan lembaga pengelola dana desa di tingkat provinsi untuk mempercepat pembangunan ekonomi komunitas.

Pembiayaan dan Utang Daerah Perlu Dikaji Ulang

Dalam aspek pembiayaan, Fraksi mencermati ketergantungan terhadap pinjaman, dengan pengeluaran untuk cicilan utang mencapai Rp163 miliar.

Mereka menuntut adanya kajian fiskal jangka panjang dan audit publik atas penggunaan pinjaman PT SMI.

SPI dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Fraksi Demokrat menyatakan keprihatinan terhadap catatan BPK tentang belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Mereka mendesak pembentukan Tim Monitoring Eksternal Independen dan integrasi sistem keuangan antar OPD berbasis teknologi informasi.

Dukungan Terhadap Pemerintahan Baru

Fraksi Partai Demokrat memberikan ucapan selamat kepada Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johanis Asadoma atas 100 hari pertama masa jabatan dan mengharapkan pemerintahan baru mampu melanjutkan capaian positif serta memperbaiki kelemahan struktural fiskal.