Mereka mengusulkan adanya audit atas sumber SILPA dan pembuatan SILPA Tracking Dashboard sebagai sarana pemantauan publik.
Aset Daerah dan Kinerja BUMD Disorot
Meski nilai aset daerah naik menjadi Rp12,3 triliun, Fraksi Demokrat mengingatkan pentingnya memastikan aset tersebut produktif.
Mereka mendorong sertifikasi aset tidak bergerak serta audit menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk kemungkinan merger atau likuidasi BUMD yang tidak produktif.
Masalah Ekonomi Makro dan Kemiskinan
Pertumbuhan ekonomi NTT yang mencapai 3,73% dinilai belum memadai, terutama karena masih di bawah rata-rata nasional dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di angka 19,48%.
Fraksi Demokrat mendorong strategi berbasis potensi lokal seperti perikanan, tenun ikat, peternakan, dan hortikultura.
Selain itu, mereka juga mengusulkan pembentukan lembaga pengelola dana desa di tingkat provinsi untuk mempercepat pembangunan ekonomi komunitas.
Pembiayaan dan Utang Daerah Perlu Dikaji Ulang
Dalam aspek pembiayaan, Fraksi mencermati ketergantungan terhadap pinjaman, dengan pengeluaran untuk cicilan utang mencapai Rp163 miliar.
Tinggalkan Balasan